• Rabu, 29 Juni 2022

Menyibak Tabir Dana BTT Kabupaten OKI, MAKI Sebut Oknum APH Kejati Sumsel, Ada Apa?

- Minggu, 12 Desember 2021 | 20:08 WIB
Surat Jawaban Kejati Sumsel ke MAKI  (KLikanggaram/IyanL)
Surat Jawaban Kejati Sumsel ke MAKI (KLikanggaram/IyanL)

"Laporan dalam temuan ini belum dapat di tingkatkan ke tahap penyelidikan, kecuali di kemudian hari di temukan bukti-bukti baru," ujar Boni menirukan ucapan Apidsus kejati Sumsel, Victor Antonius Saragih Sidabutar,SH,MH dalam surat jawabannya tertanggal 07 Desember 2021 No B-3687/L.6.5/Fd.1/12/2021 kepada Koordinator MAKI Kota Palembang.

Baca Juga: Duh, Bukannya Untung Malah Buntung, Curi Kabel PLN, Mobil Tersangka Disita sebagai Barang Bukti

Atas jawaban tersebut, Boni beranggapan bahwa tidak bisa berkata-kata atas tindakan Kejati Sumsel. Selain itu, MAKI mengucapkan selamat kepada Disos Kabupaten OKI.

"Kita selaku pelapor mau ngomong apalagi, walaupun itu temuan BPK RI yang memiliki kekuatannya super power dengan temuan temuannya, tapi jika oknum Jaksa tidak menemukan indikasi korupsi sekalipun peluang perbuatan korupsi, kita mau ngomong apalagi, masing-masing sudah melaksanakan tugasnya, ternyata hasinya nihil, baik dari BPK dan institusi Kejaksaan."

“Dalam hal ini secara kelembagaan dan pribadi kami ucapkan selamat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKI yang sebelumnya dalam temuan ini dinyatakan BPK kurang mengawasi dan mengendalikan atas pengelolaan bantuan sosial yang berasal dari dana BTT," ujar Boni.

Baca Juga: Kematian Ricky Salaka di Rutan Salemba, KPI: Siapa yang Bertanggung Jawab? Polda atau Mathias Tambing?

Dikatakan Boni, turut mengucapkan terimakasih teruntuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang dinilai BPK tugasnga tidak cermat dalam merencanakan dan menetapkan besaran nilai bantuan sembako, kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam LHP BPK anda tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, dan terakhir kepada Tim verifikasi dan validasi data Misbar yang juga dinyatakan BPK tidak cermat dalam melakukan pendataan terhadap KPM yang telah menerima bantuan lain selain bantuan sembako.

"Dengan ada pernyataan APH kejati terkait masalah ini tidak bisa dilakukan dalam ranah penyelidikan merupakan angin surga bagi pihak yang dinyatakan dalam kerjaannya diduga tidak beres, menurut saya untuk menghormati keputusan ini alangkah lebih bagusnya hamburkan nasi kunyit panggang ayam,” pungkas Boni mengakhiri.***

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X