Bony berharap Pemprov Sumsel dapat membenahi PT SAI dan memerintahkan agar RUPS dilakukan segera dengan dasar Audit keuangan.
"Kami berharap jangan sampai masalah keuangan PT SAI masuk ke ranah hukum dan berharap Pemprov Sumsel tambah modal kerja PT SAI minimal sama Rp4,1 miliar untuk tahun depan. Manajemen PT SAI lebih banyak belajar dan masalah rugi itu hal biasa dalam usaha," pungkas keduanya.
Baca Juga: Perhitungan Biaya Angkut Tongkang Batubara Pupuk Kaltim Tak Sesuai, Ada Pemborosan Rp6,3 Miliar
Sementara itu, terkait persoalan tersebut di atas, belum ada pihak PT SAI yang bisa dikonfirmasi.*
Isi artikel ini tidak mengekspresikan pendapat dan kebijakan redaksi klikanggaran. Jika Anda pikir teman Anda akan tertarik dengan artikel ini, mohon di-share kepadanya, terima kasih.
Artikel Terkait
Pemprov Sumsel Dinilai Lamban Menangani Potensi Kebocoran BUMD
Penyertaan Modal Miliaran BUMD di Pemkab OKU Bermasalah?
Pemberian Honorarium Tim Pembina BUMD Pemkab Kebumen Tidak Sesuai dengan Ketentuan
Waduh, Ada Calon Direksi BUMD PT Mura Sempurna Terindikasi Pengurus Parpol
MAKI Pertanyakan Pemberian Penghargaan Soal BUMD ke Pemprov
Pejabat BUMD di Indonesia Minim Lapor Harta Kekayaan, Baru 18,46 Persen