• Rabu, 19 Januari 2022

Pengadaan Masker Kain di Kemenkes Lebih Bayar Rp2,3 Miliar, Ungkap Auditor Negara

- Kamis, 28 Oktober 2021 | 05:30 WIB
masker dengan berbagai motif (pixabay/justinkilian1)
masker dengan berbagai motif (pixabay/justinkilian1)

KLIKANGGARAN - Lembaga auditor negara mengungkapkan bahwa pada belanja Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terdapat temuan kelebihan pembayaran yang mencapai Rp2.338.406.550,00 atau Rp2,3 miliar.

Pelaksanaan pengadaan masker kain penanganan pandemi Covid-19 dilakukan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) di Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kemenkes.

Auditor negara itu menjelaskan, pada Tahun anggaran 2020, berdasarkan DIPA Kemenkes Nomor 024.05.1.465858 TANGGAL 12-11-2020 REV.5, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK), Kemenkes menganggarkan belanja barang berupa pengadaan masker kain untuk penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp150.000.000.000,00 atau Rp150 miliar.

Baca Juga: Perancis Terbuka 2021: Delapan Wakil Indonesia Maju ke Babak Kedua, Mudah-mudahan Lanjut ke Babak Ketiga

Pelaksanaan pekerjaan di Kemenkes itu dilakukan dengan metode pengadaan darurat melalui mekanisme penunjukan langsung kepada sembilan penyedia.

Nilai total pekerjaan di Kemenkes tersebut senilai Rp149.999.993.000,00. Harga masker kain yang disepakati oleh PPK dan penyedia senilai Rp5.500,00 per masker.

"Pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan Surat Pesanan (SP) yang disepakati PPK dan penyedia," seperti dikutip pada risalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengadaan barang dan jasa tahun anggaran (TA) 2019 dan 2020 (TW III) pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Nomor: 12/HP/XIX/12/2020, pada Rabu (27/10).

Lembaga auditor negara juga menjelaskan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada 11 September 2020 sampai 25 Oktober 2020 atau selama 45 hari kalender. Realisasi pembayaran per 9 November 2020 Senilai 85,60% atau senilai Rp128.392.535.513,00 (Bruto).

Baca Juga: Kejari Prabumulih Tahan Pejabat Dinkes Terkait Dugaan Korupsi

"Atas pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan tersebut PPK khusus pengadaan masker kain pandemi covid-19 tidak membuat laporan monitoring pelaksanaan secara tertulis, namun hanya lisan dan tidak mewajibkan penyedia barang untuk melaporkan kemajuan pekerjaan secara periodik," ungkap BPK.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Sumber: LHP BPK Nomor: 12/HP/XIX/12/2020

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Proyek Kemenhub di BTP Jabar Kurang Volume Rp273 Juta

Minggu, 16 Januari 2022 | 05:38 WIB

Ketua Bawaslu Muratara Diperiksa Terkait Dana Hibah

Jumat, 14 Januari 2022 | 15:26 WIB
X