• Rabu, 26 Januari 2022

Duh, Ada Kerugian Rp1,2 M atas Pengelolaan Biaya Proyek Jasa Kehutanan di PT Inhutani II?

- Selasa, 26 Oktober 2021 | 19:25 WIB
Kerugian PT Inhutani II pada Pengelolaan Biaya Proyek Jasa Kehutanan (Dok.inhutani-2.co.id)
Kerugian PT Inhutani II pada Pengelolaan Biaya Proyek Jasa Kehutanan (Dok.inhutani-2.co.id)

Klikanggaran.com – Untuk diketahui, sumber pendapatan PT Inhutani II pada tahun 2018 dan 2019 berasal dari hasil pemanfaatan areal kerja. Antara lain seperti kayu bulat, getah karet dan lainnya, serta jasa kontrak rehabilitasi.

Pendapatan jasa kontrak rehabilitasi diperoleh PT Inhutani II saat sebagai kontraktor pekerjaan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Pada 4 Maret 2020, Direksi PT Inhutani II membentuk Tim Riksus untuk Kegiatan Rehab DAS untuk IPPKH PT Adaro Indonesia pada UM Jashut dan UL Kalsel. Tim Riksus diketuai oleh Kepala SPI dan beranggotakan staf SPI dan asisten GM Kalsel Bidang Administrasi, SDM dan Umum.

Baca Juga: Perompak Itu Kabur dari Kapal MSC Lucia yang Akan Dibajak ketika Para Marinir Datang Menyerbu

Kemudian 5 Maret 2020, berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Direktur Utama PT Inhutani II nomor 150/P/Dirut/2020 memerintahkan Tim Riksus melaksanakan Pemeriksaan Khusus (Riksus) pada UM Jashut dan UL Kalsel.

Berdasarkan Laporan Tim Riksus, diketahui sejumlah nilai indikasi kerugian perusahaan yang masih berupa perkiraan. Selain itu, terdapat penetapan tanggung jawab masing-masing pihak yang diduga bertanggung jawab belum didasarkan atas bukti yang valid.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengujian tambahan diketahui beberapa hal sebagai berikut:

Baca Juga: Untuk Drakor dan Pandemi, Katakan, Saya Tak Ada Waktu untuk Sedih!

a. Prosedur Penyimpanan Kas menyalahi ketentuan

b. Prosedur Pengeluaran Kas menyalahi ketentuan

c. Prosedur akuntansi biaya tidak sah

d. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada UM Jashut dan UL Kalsel tidak sesuai Pedoman Pengadaan PT Inhutani II

e. Bukti pengeluaran tidak sesuai kondisi sebenarnya

Baca Juga: Tanpa SOP, Kerja Sama PT Inhutani II dengan PT Kaltim Izzi Perkasa Menuai Piutang Rp5,1 Miliar

f. Laporan perkembangan teknis lapangan berbeda dengan perkembangan fisik versi keuangan

g. Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi atas kerugian perusahaan telah diakui oleh Sdr. SS, Sdr. Ka dan beberapa pegawai Kantor Pusat

h. Kerugian perusahaan sebesar Rp1.245.219.194

Baca Juga: Besok, Pilkades Serentak Adalah Ujian Bagi Demokrasi PALI

Atas permasalahan tersebut, Direktur PT Inhutani II menyatakan sepakat dengan kondisi yang disampaikan oleh Tim BPK.

BPK merekomendasikan Direksi PT Inhutani II untuk:

a. Menetapkan pedoman penggunaan uang kerja dan pedoman pembayaran kepada penyedia barang/jasa;

b. Menarik kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp941.731.694,00 (Rp1.245.219.194,00 - Rp303.487.500,00) dari Sdr. Ka, Sdr. SS, Sdr. KB, Sdr. TPJ, Sdr. YPK, Sdr. BF, Sdr. He, Sdr. HD, dan Sdr. MI untuk disetorkan ke kas PT Inhutani II;

Baca Juga: LDII Trending di Twitter Dituduh Baiatnya Menyimpang, Apa Jawaban Pengurusnya?

c. Memerintahkan kepada seluruh GM untuk melakukan monitoring secara periodik atas kas dan pengadaan barang/jasa di setiap UM.*

Isi artikel ini tidak mengekspresikan pendapat dan kebijakan redaksi klikanggaran. Jika Anda pikir teman Anda akan tertarik dengan artikel ini, mohon di-share kepadanya, terima kasih.

Halaman:
1
2
3

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Proyek Kemenhub di BTP Jabar Kurang Volume Rp273 Juta

Minggu, 16 Januari 2022 | 05:38 WIB

Ketua Bawaslu Muratara Diperiksa Terkait Dana Hibah

Jumat, 14 Januari 2022 | 15:26 WIB
X