• Minggu, 28 November 2021

PT Balairung Citrajaya Sumbar Diaudit BPK, Ada Temuan Masalah Lho, Apa Saja Ya?

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 18:27 WIB
Hotel Balairung aset PT Balairung Citrajaya Sumbar (Deliknews.com)
Hotel Balairung aset PT Balairung Citrajaya Sumbar (Deliknews.com)

KLIKANGGARAN-- Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan perusahaan TB 2018 s.d. 2020 Triwulan III) pada PT Balairung Citrajaya Sumbar.

Pemeriksaan BPK terhadap PT Balairung Citrajaya Sumbar ini bertujuan memberikan simpulan apakah pelaksanaan kegiatan PT Balairung Citrajaya Sumbar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengutip Lapaoran Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor: 08/LHP/XVIII.PDG/01/2021 Tanggal: 27 Januari 2021, BPK menemukan ketidakpatuhan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pendapatan serta penguatan modal perusahaan.

Baca Juga: Kasus Penipuan CPNS Fiktif, Putri Nia Daniaty, Oi Besok Kembali Diperiksa Polda Metro Jaya

Merujuk LHP di atas, BPK menemukan permasalahan sebagai berikut:

Pertama, PT Balairung Citrajaya Sumbar Menggunakan Dana Pihak Lain Untuk Operasional Perusahaan;

Kedua, Program Promo Poin yang dilaksanakan PT Balairung Citrajaya Sumbar Belum Dilaksanakan Secara Tertib Serta Berpotensi Melanggar Ketentuan;

Baca Juga: BPK: Pembayaran Tujuh Paket Pekerjaan pada Tiga OPD di Pemkab Agam Tidak Sesuai Kontrak, OPD Mana Saja Ya?

Ketiga, Penetapan Tunjangan Direksi dan Komisaris PT Balairung Citrajaya Sumbar Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Good Corporate Governance; dan

Keempat, Pelaksanaan Kegiatan Operasional PT Balairung Citrajaya Sumbar Belum Efektif dan Kelangsungan Usaha Diragukan.

BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan perusahaan Tahun Buku 2018 s.d. 2020 (Triwulan III) telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan RUPS serta peraturan perundangan lainnya dalam semua hal yang material.

Baca Juga: Maraton, KPK Kembali Panggil Empat Eks Anggota DPRD Muara Enim

Namun, BPK mengecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, yaitu empat temuan di atas.***

Apabila artikel ini menarik, mohon bantuan untuk men-share-kannya kepada teman-teman Anda, terima kasih.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Sumber: LHP BPK Nomor: 08/LHP/XVIII.PDG/01/2021 Tanggal: 27 Januari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

CBA Soroti DAK Muratara Tahun 2020, Berdampak Pinalti?

Jumat, 19 November 2021 | 20:48 WIB
X