• Jumat, 22 Oktober 2021

BPK: Pembayaran Tujuh Paket Pekerjaan pada Tiga OPD di Pemkab Agam Tidak Sesuai Kontrak, OPD Mana Saja Ya?

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 17:27 WIB
BPK (dok. Klikanggaran)
BPK (dok. Klikanggaran)


KLIKANGGARAN-- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan secara uji petik terhadap tiga OPD pada Pemkab Agam, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR), Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung.

BPK menemukan bahwa pada tiga OPD Pemkab Agam, jumlah kekurangan volume pekerjaan dan pembayaran tidak sesuai kontrak adalah sebesar Rp318.573.716,89, sebagaimana terbaca pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor: 1/LHP/XVIII.PDG/01/2021, Tanggal: 18 Januari 2021.

Temuan BPK pada Pemkab Agam pada tiga organisasi perangkat daerah di atas dapat diperinci sebagai berikut:

Baca Juga: Nasib Mantan Pegawai KPK Gagal TWK, dari Pendidik Pesantren Hingga Jualan Nasi Goreng

Pertama, Kekurangan volume dan pembayaran tidak sesuai kontrak TA 2019 sebesar Rp174.755.124,05, terdiri dari:

1) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas/Jabatan Wakil Bupati Agam, Pembangunan Pendopo Rumah Dinas Bupati Agam, dan Pembangunan Dua Unit Rumah Dinas bagi Pejabat Eselon II oleh PT RSS sebesar Rp37.012.472,37;

2) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Nagari dan Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM oleh PT WBS sebesar
Rp2.903.500,00;

Baca Juga: Lima Temuan BPK Atas Belanja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2019 dan 2020, Yuk, Simak Apa Saja!

3) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas IV Koto oleh PT TTP sebesar Rp54.722.964,89 (Rp19.600.251,46 + Rp35.122.713,43); dan

4) Pekerjaan Pembangunan Instalasi Rawat Jalan oleh PT RSS sebesar Rp80.116.186,79.

Kedua, Kekurangan volume dan pembayaran tidak sesuai kontrak TA 2020 sebesar Rp143.818.592,84, terdiri dari:

1) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Palupuh oleh PT PJP sebesar Rp62.474.214,06;

Baca Juga: Maraton, KPK Kembali Panggil Empat Eks Anggota DPRD Muara Enim

2) Pekerjaan Pembangunan Gedung Radiologi dan Labor oleh PT DPP sebesar Rp20.086.149,12; dan

3) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Bedah oleh PT SLM sebesar Rp61.258.229,66.

Bupati Agam melalui Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Lubuk Basung sependapat dengan temuan BPK.

Namun, atas temuan kelebihan pembayaran atas kesalahan harga kontrak, Kepala Dinas Kesehatan tidak sependapat.

Baca Juga: Pasal Berlapis Dijeratkan kepada Aakar Abyasa Fidzuno. Siapa Dia dan Mengapa Dijerat Pasal Berlapis?

Menurut Kepala Dinas Kesehatan, saat evaluasi, analisa harga satuan tidak menjadi bagian dari ketentuan kontrak.

BPK tidak sependapat atas penjelasan Kepala Dinas Kesehatan dengan bersandar pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 entang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

Dalam peraturan menteri tersebut dinyatakan bahwa dalam hal dilakukan evaluasi kewajaran harga, peserta menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan untuk bagian pekerjaan harga satuan.***

Apabila artikel ini menarik, mohon bantuan untuk men-share-kannya kepada teman-teman Anda, terima kasih.

 

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor: 1/LHP/XVIII.PDG/01/2021

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X