• Kamis, 9 Desember 2021

Belum Ada SOP Benda Titipan, BPK Temukan Piutang Gratifikasi Berupa ATM Mandiri di KPK

- Jumat, 1 Oktober 2021 | 20:11 WIB
Temukan Piutang Gratifikasi Berupa ATM Mandiri di KPK (Dok.twitter.com/@kpk_ri)
Temukan Piutang Gratifikasi Berupa ATM Mandiri di KPK (Dok.twitter.com/@kpk_ri)

Jakarta, Klikanggaran.com – Berdasarkan LHP BPK RI diketahui, di KPK belum terdapat prosedur yang mengatur secara teknis serah terima Barang Gratifikasi yang dilimpahkan ke tahap Penyelidikan atau Penyidikan.

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPK TA 2018, ditemukan adanya Piutang Gratifikasi yang tidak diketahui sedang digunakan dalam perkara. Barang gratifikasi tersebut berupa ATM Mandiri Platinum Debit berisikan uang sebesar Rp400.100.000,00.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-1464 Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 ATM telah ditetapkan menjadi milik negara. Berdasarkan keterangan Unit Pelaporan Gratifikasi KPK, ATM tersebut digunakan dalam proses penyidikan.

Baca Juga: Singapura Siapkan Platform Untuk Perangi Pencucian Uang. Peringatan Buat Koruptor!!

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Kepala Biro Renkeu dan Direktur Gratifikasi KPK melakukan rekonsiliasi berkala secara formal yang dituangkan dalam prosedur operasi baku (SOP) atas uang dan barang gratifikasi yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Keputusan Pimpinan KPK Nomor 2144 Tahun 2019 telah memuat peraturan yang diterbitkan antara lain untuk menindaklanjuti permasalahan mengenai proses bisnis pengelolaan barang gratifikasi.

Namun demikian, dalam proses bisnis yang diatur tersebut hanya mengatur proses bisnis peminjaman barang gratifikasi oleh penyidik berupa uang dan rekonsiliasi benda sitaan. Tidak ditemukan proses bisnis yang mengatur mengenai peralihan barang gratifikasi menjadi barang titipan penyelidikan maupun benda sitaan.

Baca Juga: Ustaz Abdul Somad Menang Telak Atas KH Said Aqil Siraj pada Muktamar ke-34 NU, Selisihnya? Eh, Beneran?

Selain hal tersebut di atas, ada temuan permasalahan lain sebagai berikut:

a. Ketidakselarasan Desain dan Implementasi Pengelolaan Benda/Barang Titipan di Tahap Penyelidikan

b. Belum Terdapat Prosedur yang Mengatur Secara Teknis atas Pengelolaan Benda Titipan di Tahap Penyelidikan

Hal tersebut mengakibatkan:

Baca Juga: Xi Jinping Mau Ekspor Komunisme ke Indonesia Pakai Politik Living Room, kata Amien Rais, Seperti Apa sih?

a. Pelaksanaan pengelolaan benda/barang titipan di tahap penyelidikan menjadi belum terukur dan belum dapat dievaluasi kinerjanya secara akurat;

b. Ketidakkonsistenan pelaksanaan dengan SOP sehingga informasi barang titipan dalam tahap penyelidikan menjadi kurang akurat dan transparan.

Hal tersebut terjadi karena Direktorat Penyelidikan belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan benda/barang titipan yang masih dikuasai oleh penyelidik/satgas penyelidikan.

Atas permasalahan tersebut, KPK melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi menanggapi bahwa Kedeputian Penindakan dan Eksekusi menerima temuan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Baca Juga: Kapolri Siap Rekrut Novel Baswedan dkk, Irjen Argo: Ini Bukan Jebakan

BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar menginstruksikan Deputi Penindakan dan Eksekusi untuk menetapkan SOP yang mengatur mekanisme pengelolaan benda titipan di tahap penyelidikan dan menginventarisir data benda titipan yang ada pada kasatgas, termasuk pendokumentasian STPB dan STPU yang transparan.*

Isi artikel ini tidak mengekspresikan pendapat dan kebijakan redaksi klikanggaran. Jika Anda pikir teman Anda akan tertarik dengan artikel ini, mohon di-share kepadanya, terima kasih.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X