• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (07-05-2018) - Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari Januari hingga April 2018 ini baru 13 Kepala daerah yang melaporkan penerimaan yang diduga gratifikasi. Adapun nama-nama tersebut adalah:

– Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno

– Walikota Surabaya, Tri Rismaharini

– Walikota Bandung, Ridwan Kamil

– Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani

– Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo

– Bupati Bulukumba, A M Sukri Andi Sapperwali

– Walikota Batam, Muhammad Rudi

– Wakil Walikota Bontang, Basri Rase (laporan penolakan)

– Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur

– Wakil Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi

– Bupati Bungo, Mashuri

– Walikota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana

– Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto

Menurut KPK, 13 nama ini terhitung sangat sedikit dari total kepala daerah yang berjumlah 548 kepala daerah. Apalagi berdasarkan pantauan KPK, dari ratusan kepala daerah tersebut 72 di antaranya tercatat pernah melaporkan dugaan gratifikasi.

Hal ini patut disayangkan, mengingat negara sebenarnya sudah sangat baik hati terkait gratifikasi yang bisa menjerat kepala daerah. Dengan diberlakukannya pasal 12 C UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal ini memberikan kemudahan bagi para pejabat yang kebetulan mendapatkan baik itu uang, barang, jasa, atau fasilitas lainnya, yang dikhawatirkan memiliki kepentingan di baliknya.

Terkait minimnya laporan kepala daerah hingga awal Juni ini, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, ikut menanggapi saat diwawancarai wartawan Klikanggaran.com via telephone, Minggu (06/05/2018).

Jajang menjelaskan, terkait gratifikasi sebenarnya ancaman hukumannya cukup berat. Seperti yang dijabarkan dalam pasal 12 UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaku jika terbukti, diancam hukuman pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan, pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.

"Sayangnya ancaman yang tertuang dalam undang-undang ini seperti tidak membuat gentar para pejabat kita, dan tetap nakal, menerima uang gratifikasi. Hal ini diperparah dengan budaya lama yang sudah terbentuk baik antara para penguasa atau “pejabat” dengan swasta, “pengusaha”, yang terbiasa memberikan upeti sebagai tanda balas jasa atsu uang terima kasih,” sindir Jajang.

Jajang menambahkan, masih maraknya budaya gratifikasi, perlu jadi catatan penting bagi penegak hukum khususnya KPK. Sudah dipastikan, di balik uang, barang, atau fasilitas lainnya yang diberikan pihak swasta kepada pejabat menunjukkan masih terbukanya lahan subur perilaku koruptif.

KPK harus tegas menindak kepala daerah yang terindikasi menerima gratifikasi dan tidak melaporkan sampai batas waktu yang sudah diatur undang-undang (30 hari setelah menerima gratifikasi). Tindakan tegas ini menurut Jajang setidaknya bisa sedikit memberikan efek jera bagi pejabat lainnya, agar berpikir dua kali saat menerima gratifikasi dari pihak manapun.

"Negara tidak boleh lembek dan harus tegas, sudah cukup batas toleransi yang diberikan negara berupa pasal 12 C UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tutup jajang.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...