• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (21-07-2018) - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat termasuk daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya daerah ini sanggup mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 28 triliun lebih. Namun sayang, pendapatan puluhan triliun ini belum dimaksimalkan dengan baik.

Berdasarkan data yang dimiliki Klikanggaran.com, sebagian besar pendapatan Provinsi Jawa Barat dihabiskan untuk anggaran tidak penting (tidak produktif), seperti belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas.

Di tahun 2015 misalnya, belanja pegawai dinas Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1,8 triliun lebih. Kemudian di tahun selanjutnya, 2016, membengkak menjadi Rp 2 triliun lebih.

Seperti halnya belanja pegawai, belanja perjalanan dinas Provinsi Jawa Barat juga cukup menguras APBD Provinsi Jawa Barat. Tercatat di tahun 2015 biaya perjalanan dinas menghabiskan anggaran sebesar Rp 353 miliar lebih. Di tahun selanjutnya biaya plesiran pajabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 424,8 miliar lebih.

Terkait penggunaan anggaran di Provinsi Jawa Barat ini, Klikanggaran.com mewawancarai Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), di kantornya, Jakarta, Sabtu (21/07).

Pengamat anggaran ini mengatakan, pendapatan Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun terus naik. Di tahun 2018 misalnya, pendapatan ditargetkan mencapai Rp 31,9 triliun.

"Meskipun pendapatannya naik terus, jika anggarannya tidak dimaksimalkan dengan baik demi program dan kegiatan produktif sama saja bohong," kata Jajang mengawali pembicaraan.

Khusus untuk Jawa Barat, lanjutnya, di tahun 2018 ini dari total pendapatan sebesar Rp 31,9 triliun, sebagian besar habis untuk pos belanja tidak langsung. Di mana pos ini digunakan untuk gaji pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Total belanja tidak langsungnya mencapai Rp 25,5 triliun.

"Jika dipersentasikan, total belanja tidak langsung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari total pendapatannya mencapai 79,8 persen. Kesimpulannya, pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagian besar habis digunakan untuk para pejabatnya saja. Sedangkan untuk masyarakatnya hanya sebagian kecil," tutup Jajang.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...