• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (10/01/2018) - Menghadapi pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak yang akan berlangsung 2018 mendatang, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kerja sama mengenai pemberantasan money politic yang diimplementasikan dalam pembentukan satuan tugas (Satgas) anti politik uang.

Terkait pembentukan Satgas anti politik uang ini, Abdul Tuakia, Departemen Kajian Hukum dan Advokasi Ikatan Pemuda Pelajar Pelauw, menyampaikan kepada Klikanggaran.com (09/01/2018), bahwa dibentuknya satgas anti politik uang dengan melibatkan pihak Polri akan berjalan kurang efektif. Karena dikhawatirkan, terlibatnya Polri dalam upaya memberantas praktik politik uang, dalam praktiknya bisa memperburuk keadaan.

Tuakia menjelaskan, tujuan dibentuknya politik uang bertitik tolak pada 2 aspek. Pertama, untuk mendukung kelancaran jalannya pemilihan langsung kepala daerah. Kedua, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan pemanfaatan uang untuk mendapatkan suara dalam pemilihan umum yang akan datang.

Keraguan Tuakia dengan keterlibatan Polri dalam satgas anti politik uang bukan tanpa alasan. Tuakia memaparkan, pada tahun 2015, berdasarkan hasil riset lembaganya, tercatat ada laporan dugaan tindak pidana pilkada (TPP) sebanyak 1.090 kasus. Dimana 929 kasus di antaranya merupakan pemberian uang terhadap pemilih. Dan, dalam kasus tersebut ditemukan keterlibatan oknum polisi. Dimana hal tersebut terjadi di daerah Maluku.

Selain masalah kredibilitas jajaran Polri yang diragukan, Tuakia juga menjelaskan, pihak kepolisian tidak bisa langsung mengusut dugaan permainan uang atau money politic dalam proses pemilihan kepala daerah yang akan datang. Karena ada mekanisme yang harus dilalui sebelum polisi bisa turun tangan.

“Dugaan pelanggaran politik uang diawali laporan masyarakat kepada badan pengawas pemilu (Bawaslu) atau temuan Bawaslu sendiri. Masyarakat dan Bawaslu mempunyai waktu selama tujuh hari setelah pelaksanaan Pilkada untuk melaporkan. Dari sana, Bawaslu akan menghubungi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengklarifikasi apakah dugaan tersebut termasuk tindak pidana. Penyidik di sentra itu mempunyai waktu 1 x 24 jam untuk menyimpulkan,” terang Tuakia.

Oleh sebab itu, menurut Tuakia, lebih relevan dan efektif jika Bawaslu yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan politik uang dalam pemilihan umum yang akan datang.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...