• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (16-04-2018) - Sekalipun belum ada paslon definitif Pilpres 2019, seolah genderang perang konten sosial media sudah dimulai. Perang tagar Pilpres pun terjadi, tampaknya mereka sudah berhadap-hadapan. Di satu sisi ada tagar #2019TetapJokowi, di sisi lain muncul tagar #2019GantiPresiden.

Semua itu tentu bertujuan untuk menguasai ruang publik. Bahkan, mereka seolah sudah saling men-down-grade. Perang konten politik melalui berbagai sosial media yang sangat tidak produktif itu sudah menjadi realitas komunikasi politik di ruang publik pada tahun-tahun politik di Indonesia. 

Pengamat Komonikasi Politik, Emrus Sihombing, melihat bahwa realitas komunikasi politik yang sedang terjadi saat ini, menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah masyarakat pengguna sosial media sudah siap menyaring, memilah, memahami, isi perang konten yang dimainkan oleh para elite politik melalui sosial media digital dunia maya? Sehingga tidak menimbulkan ekses negatif di tengah masyarakat ke depan.

“Konflik horizontal bisa terjadi terutama saat menjelang dan pasca pemungutan suara Pilpres 2019. Untuk itu, sangat perlu menyusun strategi dan pelaksanaan literasi media digital dunia maya secara masif, sistematis, berkesinambungan, dan efektif di seluruh tanah air,” kata Emrus.

Menurutnya, ke depan semakin mendekat jadwal pemungutan suara Pilpres 2019 intensitas perang konten akan semakin kuat (panas) antara aktor politik yang satu terhadap yang lain. Untuk itu, kegiatan literasi media digital dunia maya harus dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik bagi pengawai negeri maupun yang bukan. Sehingga publik tidak tergiring pada perilaku komunikasi politik dari para politisi yang semata-mata orientasi kekuasaan itu. 

“Tentu, sebaiknya leading sector berada di tangan Kemenkominfo dan di-backup oleh KPU-RI, Bawaslu-RI, dan seluruh kementerian serta instansi pemerintah di pusat maupun di daerah,” ungkap Emrus.

Lebih baik lagi bila kementerian atau instasi pemerintah tertentu lebih proaktif lebih baik, sebagaimana telah diselenggarakan oleh Polri melalui Polda Sumut bekerja sama dengan Kemenkominfo gelar pelatihan literasi digital bagi aparat kepolisian, yang berlangsung dengan baik di beberapa wilayah di Sumut, Selasa lalu.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...