• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (16-04-2018) - Pentingnya melarang koruptor menjadi calon anggota legislatif dalam berbagai tingkatan, mesti dijadikan sebuah peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PBNU dalam mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU).

Menurut Rumadi Ahmad, Ketua Lakpesdam PBNU, meskipun hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun pengaturan yang melarang koruptor menjadi caleg DPR/DPRD sama sekali tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Bahkan, hal tersebut menurutnya bisa dikatakan memperkuat spirit UU Pemilu dan semangat pemberantasan korupsi yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime.

"Bisa jadi norma ini sengaja diabaikan dalam UU Pemilu karena banyaknya anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi. Karena itu, memperbolehkan koruptor menjadi caleg DPR/DPRD hanya karena tidak diatur dalam UU Pemilu sangat menciderai perasaan keadilan masyarakat," tutur Rumadi Ahmad pada Senin (16/04/2018).

Selain itu, lanjut Rumadi, jika PKPU tersebut dianggap bermasalah karena membuat norma baru yang tidak ada dalam UU Pemilu, maka jalan yang bisa ditempuh adalah melakukan revisi terbatas UU Pemilu atau membuat Perppu. Namun, hal ini tampaknya sulit dilakukan jika tidak ada komitmen kuat dari anggota DPR maupun pemerintah, terutama Presiden. Menurutnya, lempar melempar tanggung jawab bisa terjadi antara DPR dan Presiden.

"Saya percaya anggota DPR dan pemerintah punya komitmen kuat pemberantasan korupsi. Karena itu, tidak selayaknya mereka dijadikan “alat” atau bahkan “bersekongkol” dengan pra koruptor dengan memberi ruang bagi mereka menjadi wakil rakyat. Apakah kita rela menyebut mereka sebagai “anggota dewan yang terhormat” jika di dalamnya berisi mantan koruptor? Nadlatul Ulama mempunyai kepentingan besar terhadap persoalan ini, karena anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang akan menjadi cermin masyarakat. Prinsip-prinsip dasar umat terbaik yang dikenal sebagai mabadi’ khairo ummah harus tercermin dalam kepribadiannya," tuturnya.

"Prinsip-prinsip tersebut antara lain as-shidqu (jujur), al-amanah wal wafa’ bil ‘ahdi (menunaikan amanah dan memenuhi janji), at-ta’awun (berjiwa gotong royong), al-‘adalah (bersikap adil). al-istiqamah (konsisten). Orang yang melakukan korupsi dan sudah divonis pengadilan adalah orang yang menciderai mabadi’ khairo ummah yang menjadi prinsip NU," tutupnya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...