• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (16-09-2018) - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) terus melakukan pemantuan terhadap perubahan daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan pada tanggal 6 September 2018 yang awal berjumlah 185.732.093. Pada hasil rekapitulasi yang JPPR pantau pada hari ini KPU menyebutkan total DPTHP menjadi berjumlah 185.084.629, terjadi penurunan DPTHP sejumlah 647.464.

Koordinator Nasional JPPR, Sunanto, menilai, perlu adanya penjelasan terkait penurunan jumlah DPTHP oleh KPU, karena yang kita ketahui bersama, hasil pencermatan dari DPT berdasarkan masukan dari banyak pihak seperti Bawaslu, Parpol, dan pihak terkait. Penjelasan ini dibutuhkan agar publik mengetahui dasar dari penurunan angka DPT.

Dari hasil pemantauan sebelumnya, lanjut Sunanto, begitu banyak data kegandaan pemilih. Pada sisi lain, keterlibatan pihak terkait yang mempunyai fungsi dalam menjaga hak pilih salah satunya yakni adanya pemerintah, dalam hal ini Kependudukkan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

"Dukcapil harus memberikan tanggapan, sesuai dengan pasal 218 ayat 1 UU No 7 tahun 2018 menyebutkan data pemilih di dalam SIDALIH harus terintegrasi dengan sistem infromasi data kependudukan," kata pria yang akrab disapa Cak Nanto ini.

Cak Nanto pun menanyakan, faktor apa yang menyebabkan data ganda begitu banyak, kekeliruan siapakah ini?? KPU juga diamanatkan untuk melakukan pemeliharan dan pemutakhiran dengan SIDALIH yang diatur dalam pasal 218 ayat 2. Sehingga untuk memastikan data pemilih hasil perbaikan bersifat konperhensif, maka perlu adanya kepastian dari KPU bahwa perubahan data pemilih yang berjumlah 647.464 juga sudah berubah di SIDALIH.

Selain itu, Cak Nanto menilai, penurunan jumlah DPTHP hanya mencakup kategori kegandaan saja, lalu bagaimana dengan pemilih yang MS, tapi belum terdaftar? Apakah kategori pemilih MS sudah masuk dalam jumlah DPTHP yang berjumlah 185.084.629, yang itu kok jumlahnya malah turun?

"Seluruh pihak yang bertanggung jawab menjaga hak pilih harus berhati-hati dalam melakukan koreksi terkait daftar pemilih ini. Ada pasal pidana 512 UU No 7 Tahun 2018 yang menunggu, bagi siapa saja yang merugikan hak pilih warga negara Indonesia," katanya.

"Peran dalam menjaga hak pilih menjadi tanggung jawab seluruh pihak, mari kita terus mendukung dan memantau agar drama daftar pemilih ini segera selesai diperbaiki. Mengingat tahapan penetapan daftar calon tetap, kampanye, dan dana kampanye sudah di depan mata. Kami menghimbau kepada pemilih juga turut bersama-sama mengecek, apakah sudah terdaftar dalam DPT, dan memeriksa apakah elemen data identitas diri dalam DPT sudah juga sesuai?" tutupnya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...