• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (10-10-2018) - Menghadapi pemilu 2019, penyelenggara tengah mempersiapkan perhelatan acara yang akan dilaksanakan April mendatang. Maka keterbukaan informasi pun harus digaungkan pula sejak awal proses persiapan.

Koordinator JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih utnuk Rakyat) Kota Bekasi, Adri Zulpianto, S.H, meminta kepada Bawaslu dan KPUD Kota Bekasi untuk melakukan verifikasi sosmed (sosial media) penyelenggara pemilu dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat kelurahan. Adri menerangkan, sosmed kini telah menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari proses pemerintahan.

“Sosmed berguna untuk meningkatkan partisipasi masyrakat. Selain itu sosmed pun seringkali menjadi media mendapatkan informasi terkait rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu. Maka, baik KPUD maupun Bawaslu Kota Bekasi harus melakukan verifikasi terhadap sosmed yang memang menjadi tanggung jawab langsung oleh perangkat yang sah,” terang Adri.

Adri juga menyatakan, sosmed dapat menanggulangi berita hoax yang didapatkan oleh pemilih. Sehingga pentingnya sosmed pun menjadi penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

“Anggaran untuk kesekretariatan sudah ditanggung oleh pemerintah, dari kantor hingga perangkat pendukung, seperti adanya pengadaan wi-fi di setiap kantor penyelenggara pun terpenuhi. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin bagi penyelenggara untuk memanfaatkan fasilitas yang dibiayai oleh Negara tersebut untuk aktif di dunia sosmed,” kata Adri.

Adri mengungkapkan betapa pentingnya sosmed untuk terbukanya informasi, dari tahapan hingga hasil akhir pemilu. Sehingga ketika terjadi sengketa, dapat pula ditanggulangi melalui sosmed.

“Menjalankan sistem keterbukaan informasi pemilu pun dapat menggunakan sosmed, sehingga masyarakat tidak perlu lagi direpotkan oleh permohonan informasi-informasi yang dibutuhkan. Oleh karenanya, sosmed menjadi sesuatu yang secara tidak langsung teregulasi oleh keterbukaan informasi publik,” imbuh Adri.

Adri menambahkan, ketika sosmed menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu, maka penyelenggara akan lebih terbantu atas permohonan-permohonan informasi yang dimiliki di setiap satuan kerja penyelenggara pemilu.

“Kami berharap penyelenggara merasa terbantu dengan adanya verifikasi sosmed. Entah itu melalui Facebook, Twitter, aplikasi chat Whatsapp maupun sosmed lainnya yang dapat menyalurkan informasi di setiap tahapan pemilu,” tutup Adri.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...