DPW PPP Sumsel: Mau Mereka Bawa ke Mana Calon yang Mendaftar?

Palembang, Klikanggaran.com (10/09/17) - Konflik intern perihal dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nampaknya belum kunjung usai. Dan, bisa jadi kian meruncing menjelang pilkada serentak tahun 2018 yang akan datang. Hal ini bisa dilihat dari manuver-manuver politik yang dilakukan oleh kedua kubu yang berseberangan dari dualisme kepengurusan yang ada. Yaitu PPP versi Romahurmuziy, MT (Romi) dan PPP kubu Djan Faridz. Utamanya yang dilakukan oleh para kader dan pengurus partai terutama di tingkatan pengurus DPC PPP kabupaten/kota.

Minsalnya saja di DPC PPP Kabupaten Muara Enim, dimana PPP yang dikiblati oleh ketumnya, Djan Faridz, diketahui melakukan pembukaan dan penjaringan Bakal calon Bupati/wakil bupati yang nantinya akan mereka usung di pilkada Muara Enim 2018 yang akan datang. Dari informasi yang dihimpun klikanggaran.com di lapangan setidaknya ada sembilan nama para bakal calon bupati/wakil bupati yang telah melakukan pendaftaran guna mendapatkan perahu dari partai yang berlambang Ka'bah tersebut usai dinyatakan dibuka pada 05 September 2017 yang lalu. Lain pula yang dilakukan DPC PPP yang dinahkodai oleh ketumnya, Romahurmuziy, yang tidak sama sekali melakukan penjaringan bakal calon bupati/wakil bupati lantaran telah memiliki figur tunggal yaitu H.Nurul Aman, S.H. yang telah mengantongi restu dari DPP partai.

Salah satu pengurus DPW PPP Sumsel yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H. Rizal Kennedi, S.H., MM saat dimintai tanggapannya mengaku tak mau ambil pusing perihal penjaringan bakal calon bupati/wakil bupati yang dilakukan oleh PPP kubu Djan Faridz. Hanya saja, yang ingin ia tanyakan adalah, mau mereka bawa ke mana bakal calon yang mendaftar?

"Kalau saya tidak ambil pusing dengan apa yang mereka lakukan, tapi yang ingin saya tanya, mau mereka bawa ke mana bakal calon yang mendaftar? Karena tentunya akan ditolak oleh KPU sebagaimana UU No.7 Tahun 2017 yang mana KPU hanya menerima calon dari partai politik (Parpol) yang ada SK Kemenkumham,” cetusnya, Minggu (10/09/17).

Politik

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara