• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (09-01-2018) - Tensi Pilkada serentak yang akan diadakan di 171 daerah memang sudah kian menggebu. Tak terkecuali Pilkada Jawa Tengah, dimana Ganjar Pronowo sebagai kader PDI-P didukung oleh Demokrat yang sedang menjadi sorotan publik.

Seperti yang diketahui, pada arena politik sebelumnya, PDI-P dan Demokrat sulit untuk berkoalisi, namun itu tidak berlaku pada pilkada kali ini. Dalam politik memang hal biasa berseberangan di satu momen, dan bersatu padu di momen politik lain.

Terkait hal tersebut, Emrus Sihombing, Pengamat Politik dari Pasca Sarjana, mengatakan adanya koalisi-koalisi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik menjadi hal yang biasa. Yang disayangkan dan menjadi pertanyaan kritis masyarakat adalah, mengapa koalisi antar partai ini terbentuk di last minute menjelang pilkada? Karena menurutnya, seharusnya koalisi itu dibangun atas dasar ideologi, visi, dan perjuangan dari jauh-jauh hari.

Ia menambahkan, jika menjelang pilkada seperti saat ini, itu suatu tindakan yang sifatnya hanya politik pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan semata.

“Politik itu harusnya persoalan bagaimana membuat program-program yang mensejahterakan rakyat, bukan hanya sekedar memenangkan kontestasi politik belaka,” tutur Emrus.

Emrus berpendapat, terkait dengan politik yang hangat-hangatnya di pulau Jawa, ini merupakan barometer untuk memenangkan Pilpres 2019 mendatang. Pasalnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah daerah yang memiliki jumlah suara terbanyak. Misalnya saja Jawa Barat yang memiliki jumlah suara terbanyak yakni 35 jutaan.

“Harapannya untuk pilkada kali ini dapat berjalan kondusif, untuk para calon yang menjadi peserta pilkada untuk menghindari isu sara. Dan, semua rakyat di 171 daerah harus datang ke TPS dan memberikan hak pilihnya karena itu sangat menentukan nasib daerah dan rakyat ke depan,“ tutup Emrus.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...