• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (24-10-2018) - Lemah-lambatnya proses hukum terhadap pelanggaran pemilu yang melibatkan Partai Demokrat Kota Bekasi dengan Bawaslu Kota Bekasi dipertanyakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Bawaslu Kota Bekasi seakan melambatkan dan melemahkan fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu.

Informasi dan keterangan yang diterima Klikanggaran.com, ada dua pelanggaran berat ditemukan, salah satunya adalah pelanggaran yang ditemukan oleh penyelenggara pemilu tingkat kecamatan di daerah Bekasi Utara, dan satu lainnya ditemukan oleh masyarakat terkait kampanye besar-besaran di media massa. Namun, pelanggaran tersebut tidak diberikan sanksi tegas oleh Bawaslu Kota Bekasi.

Pelanggaran pemilu yang ditemukan di wilayah Bekasi Utara merupakan pelanggaran peserta pemilu dari Partai Demokrat, Ronny Hermawan, yang ditemukan membagi-bagikan sembako. Di dalamnya ditemukan stiker kampanye oleh panitia pengawas kecamatan (Panwascam) bersama dengan penyelenggara pemilu kecamatan (PPK) Bekasi Utara. Namun, setelah temuan tersebut diregister oleh Bawaslu, temuan tersebut dinyatakan bukan sebagai pelanggaran dengan alasan kemanusiaan.

Pelanggaran berat pemilu yang kembali dilakukan oleh Partai Demokrat Kota Bekasi adalah kampanye besar-besaran di media cetak dan online. Di media cetak, Partai Demokrat bahkan sampai menggunakan empat halaman full untuk berkampanye. Ditambah dengan munculnya segmen Caleg di media online yang dipenuhi oleh peserta pemilu berasal dari Partai Demokrat Kota Bekasi, meskipun kini halaman khusus caleg demokrat tersebut telah dihapus.

Terhadap dua pelanggaran di atas, Bawaslu Kota Bekasi tidak melakukan tindakan hukum yang tegas, tidak ada upaya Bawaslu Kota Bekasi untuk melakukan pemanggilan terhadap Partai Demokrat. Sehingga seharusnya pelanggaran tersebut menjadi perhatian Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Kejaksaan, dan Pihak Kepolisian.

Baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Kejaksaan, maupun pihak Kepolisian yang sampai turun gunung menanggapi pelanggaran tersebut, mengundang tanda tanya, ada apa dengan Bawaslu Kota Bekasi, yang seperti enggan merespon pelanggaran yang telah dilakukan oleh Partai Demkorat? Apakah ada persetujuan di antara keduanya? Adakah unsur KKN di antara keduanya? Jika iya, ini menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang. Sehingga Bawaslu RI harus mengevaluasi Bawaslu Kota Bekasi dan melakukan perombakan posisi Komisioner di internal Bawaslu Kota Bekasi.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...