• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (15-01-2018) - Terkait kebijakan yang dijalankan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Center for Budget Analysis (CBA) melihat banyak ditemukan kejanggalan. Contohnya kebijakan yang direalisasikan dalam proyek impor beras sebanyak 500 ribu ton baru-baru ini, menurut CBA tidak lain sebagai keputusan salah kaprah dari  Enggartiasto Lukita.

Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), menyampaikan, selain kebijakan impor beras yang berpotensi merugikan petani dan keuangan negara, masih banyak proyek-proyek bermasalah yang dijalankan Kemendag.

"Sangat disayangkan, hingga saat ini Menteri Perdagangan ini belum tersentuh pihak berwenang," kata Jajang Nurjaman pada Klikanggaran.com di Jakarta, Senin (15/01/2018).

Jajang menjabarkan beberapa proyek Kemendag yang dinilai bermasalah. Khusus terkait proyek Jasa Konsultasi Badan Usaha, sedikitnya ditemukan 12 proyek dengan nilai Rp 37,7 miliar lebih. Belasan proyek tersebut masuk tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan 6 Satuan Kerja Kemendag.

Berikut daftar proyek Kemendag yang dinilai bermasalah tersebut :

1. Kajian Prospek Bisnis Pergudangan. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp2.429.570.000, dengan pemenang proyek PT. Mulia Arthaloka.

2. Pemberdayaan Manajemen Pasar Rakyat. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp9.393.780.000, pemenang proyek PT. Bennatin Surya Cipta.

3. Pemetaan Potensi Komoditas Unggulan Kabupaten/Kota Gerai Maritim. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp492.525.000, pemenang proyek PT. Asha Cipta Persada.

4. Pemetaan Sistem Logistik Perdagangan antar Pulau di Kawasan Indonesia Timur. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp4.034.250.000, pemenang proyek PT. Jaya Anugerah Sukses.

5. Penyusunan Rencana Aksi Dukungan Perdagangan di Bidang Kemaritiman Nasional. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp4.697.770.000, pemenang proyek PT. Daya Cipta Dianrancana.

6. Survei Pengawasan Sarana distribusi. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp6.615.884.000, pemenang proyek PT MI.

7. Integrasi Data dan Pengembangan Dashboard Sarana Distribusi Perdagangan serta Replikasi Sistem Monitoring Perdagangan di Tingkat Daerah. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp2.876.260.200, pemenang proyek PT. Republik Solusi.

8. Penyusunan SOP PNBP SKA pada IPSKA. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp534.795.000, pemenang proyek PT. Cipta Esa Unggul.

9. Pemetaan Struktur Biaya dan Distribusi Komoditi Barang Penting. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp2.902.350.000, pemenang proyek PT. (PERSERO) Sucofindo.

10. Pemetaan Struktur Bahan Pokok dan Distribusi Komoditi Hasil Industri. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp1.200.232.000, pemenang proyek PT. Daya Makara UI.

11. Program Pengembangan Merek (Rebranding). Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp691.350.000, pemenang proyek PT Mark Plus Indonesia.

12. Pemetaan Perubahan Pola Konsumsi Produk Dalam Negeri Melalui Peningkatan Produk Dalam Negeri. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp1.902.109.000, pemenang proyek PT. Dharma Kreasi Nusantara.

Menurut catatan CBA, untuk 12 proyek di atas, anggaran yang disiapkan Kemendag sebesar Rp40.086.823.000, dan yang dihabiskan sebesar Rp37.770.875.200. Adapun satuan kerja yang menjalankan proyek tersebut adalah : Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri.

Secara keseluruhan, modus yang dilakukan oknum pelaksana 12 proyek di atas adalah : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pemeriksaan personil serta peralatan. Hal tersebut menurut Jajang dibuktikan dengan tidak adanya berita acara atau dokumen yang membuktikan bahwa PPK melakukan pemeriksaan selama pekerjaan jasa konsultansi berjalan.

"Hal tersebut berdampak terhadap besaran biaya yang dikeluarkan pihak penyedia Proyek (Kemendag), dengan pelaksana proyek diragukan kebenarannya (dugaan markup)," sambung Jajang.

Maka sedikitnya ditemukan pemborosan dari segi nilai proyek sebesar Rp2.315.947.800. Ditambah kelebihan pembayaran untuk personel, seperti  tenaga ahli dan surveyor sebesar Rp1.430.826.944.

Berdasarkan temuan di atas, CBA mendorong pihak berwenang khususnya KPK, untuk segera membuka penyelidikan terhadap pejabat terkait di masing-masing Satker yang melaksanakan 12 proyek di atas.

"Termasuk Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita," tutup Jajang.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...