Tuan Presiden, Jangan Jual Indonesia, Ini Titipan Anak Cucu Negeri

Jakarta, Klikanggaran.com (20/11/2017) – Di tengah hiruk pikuk persoalan SN atas kasus korupsi e-KTP senilai 2,3 triliun ini, ada persoalan yang lebih utama di negeri ini. Yaitu satu per satu BUMN dilelang ke asing oleh rezim, tapi kita terus dibius dan dikecoh dengan kasus SN tersebut.

Aktivis Rumah Amanah Rakyat, Ferdinand Hutahaean, menyampaikan, tiga tahun satu bulan sudah bangsa ini berjalan dalam genggaman kekuasaan Presiden Jokowi dan kabinet kerjanya. Tiga tahun satu bulan itu jugalah kabinet bekerja untuk membuat bangsa ini semakin terlihat rapuh, riuh, gaduh, merosot ekonominya, menurun daya kemampuan rakyatnya, dan sesat di jalan lurus.

Meski begitu banyak indikator yang menunjukkan bahwa bangsa ini sedang menuju ke arah yang makin lemah, tapi tidak sedikit juga optimisme yang dibangun oleh Pemerintah dengan segala cerita kesuksesan yang semu dan entah di mana kesuksesan itu kini berada.

"Bagi saya yang ilmu ekonominya pas-pasan, indikatornya cukup mudah mengukur sebuah kesuksesan, yaitu semakin sukses dalam bidang ekonomi, maka semakin banyak aset yang dimiliki. Bukan semakin rajin menjual aset," tutur Ferdinand pada Klikanggaran.com dalam pesan tertulisnya pada Senin (20/11/2017).

Fakta belakangan ini, lanjut Ferdinand, klaim-klaim keberhasilan yang diraih oleh Pemerintah di bawah genggaman kekuasaan Presiden Jokowi, ternyata sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang kita temui di lapangan. Rakyat semakin banyak yang mengeluh dengan kesulitan ekonomi yang terjadi. Pengusaha semakin mengeluh dan tertekan bisnisnya. Gerai-gerai retail banyak tutup, mall sepi, pasar rakyat tidak terlalu bergairah, lapangan kerja susah.

“Lantas di mana sebetulnya bukti keberhasilan ekonomi yang diklaim pemerintah itu? Apakah klaim itu disebar hanya untuk mengelabuhi masyarakat? Apakah klaim itu disebar hanya untuk memenuhi ambisi kekuasaan?” tanyanya.

Ferdinand menilai, sebulan terakhir, publik malah ramai melakukan protes dengan rencana pemerintah menjual, menggadaikan, atau menyerahkan pengelolaan aset BUMN (aset negara) kepada swasta. Selain berita penjualan aset negara tersebut, hutang negara terus bertambah jumlahnya, menuju angka 4 ribu trilliun. Defisit APBN makin melebar, target penerimaan negara dari pajak rendah, masih di angka 60an porsen. Semua ini menurut Ferdiand membuat kekuatiran dan publik bertanya-tanya, sesungguhnya bagsa ini mau dibawa ke mana oleh Presiden Jokowi?

"Pemerintah tampaknya hidup dalam retorika kata-kata di bawah dukungan media yang rela mengabarkan ketidakjujuran, serta dukungan kelompok media sosial yang terus bekerja membenarkan kesalahan yang dilakukan pemerintah. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, salah atau benar, tetap menjadi sebuah kebenaran yang harus dikabarkan. Tidak heran ketika Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa media saja bisa dikendalikan," terangnya.

Dijelaskan juga oleh Ferdinand, retorika keberhasilan yang dibalut kata-kata hiperbolik, seperti kalimat setelah 100 tahun mangkrak, atau kalaimat baru sekarang bisa dilakukan, atau berbagi kata puja puji hiperbolik untuk membentuk opini di tengah publik bahwa seolah pemerintah ini adalah pemerintah paling sangar, paling berani, paling hebat, dan paling sukses dari seluruh pemerintahan terdahulu. Entah apa indikator yang digunakan untuk menilai seperti itu, fakta sekarang dalam pandangan Ferdinand ekonomi susah, ekonomi sulit.

“Jangan dustai publik terus menerus tentang ini. Cobalah kita lihat satu kasus seperti Freeport Indonesia. Beberapa bulan lalu pemerintah dengan buzzer media dan medsosnya bekerja bagai mesin pencuci otak, memberitakan keberhasilan pemerintah terkait saham divestasi Freeport sebesar 51%. Faktanya sekarang, itu cuma ilusi, bahkan mendekati sebuah kebohongan karena ternyata informasi itu informasi palsu. Karena Freeport membantahnya. Lagipula, apa yang bisa dibanggakan andai itu pun benar? Mengapa kita bangga membeli milik kita? Freeport itu milik kita 100% andai pemerintah tidak memperpanjang kontraknya setelah berakhir tahun 2021 nanti. Jadi, jangan bangga membeli milik kita 51%. Ahh, lucu kalian," paparnya.

Selain itu, lanjut Ferdinand, yang terbaru sekarang adalah rencana penjualan aset negara yang dimiliki oleh BUMN. Dengan berbagai macam kata penuh siasat, digunakanlah istilah-istilah yang tidak akrab di telinga masyarakat bawah seperti sekuritisasi, kerja sama dengan swasta, penyerahan pengelolaan kepada swasta. Apapun itu istilahnya, tetap muaranya adalah pelepasan hak negara atas kekayaan aset yang dimilikinya, dan dipindahtangankan kepada pihak asing atau swasta dalam berbagai macam bentuk metode pelepasan. Apakah dijual, digadaikan, atau diserahkan ke swasta untuk dikelola?

Pemerintah, menurut Ferdinand terlalu mencari-cari pembenaran untuk membenarkan kebijakannya melepas aset negara kepada swasta dan pihak asing.

"Penghapusan status BUMN atas 3 BUMN tambang tentu akan menghilangkan aset negara ke depan, karena sesuai Undang-Undang BUMN dinyatakan bahwa anak usaha BUMN bukanlah BUMN dan keuangannya tidak dihitung sebagai keuangan negara. Kontrol negara pun akan lepas dan hanya ada kontrol BUMN. Kecuali kepada anak usaha BUMN yang mendapat penugasan dari pemerintah," jelasnya.

Penyerahan aset dikelola swasta, tambah Ferdinand, penjualan aset, menggadaikan aset, atau apapun judulnya, tetap saja itu melepaskan hak negara di dalamnya. Belum lagi nasib para pekerja BUMN yang mengelola aset tersebut. Misalnya bandara, jalan tol, dan pelabuhan, bukankah status karyawan BUMN mereka akan hilang? Atau, jangan-jangan nanti nasib mereka akan kritis karena dikurangi jumlahnya oleh pengelola baru? Diberhentikan atau di PHK. Apakah semua ini sudah dipikirkan pemerintah secara matang? Atau, pemerintah jangan-jangan tidak perduli dengan semua itu, yang penting dapat uang untuk membiayai pemerintah?

"Pak Presiden, berhentilah menjual bangsa ini, jangan jual Indonesia, karena negeri ini bukan milik kita, tapi titipan anak cucu negeri ini," tutupnya.

 

Peristiwa

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara