• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (22-06-2018) - Polemik pengangkatan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar memasuki babak baru setelah Jokowi menepis bahwa hal tersebut merupakan usulannya. Sebelumnya, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengakui bahwa pengangkatan Iriawan selaku Penjabat Gubernur Jabar merupakan usulan Jokowi.

Setelah melantik Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar), Mendagri (Tjahjo Kumolo) yang berasal dari PDI-P mengatakan bahwa pengangkatan Iriawan menjadi Penjabat Gubernur sudah sesuai undang-undang dan merupakan usulan Jokowi. Bahkan, Tjahjo menyatakan bahwa Iriawan merupakan pilihan Jokowi sendiri, setelah usulan Kemendagri yang selain Iriawan ditolak oleh Jokowi.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Jokowi. Jokowi menyatakan bahwa Iriawan bukanlah usulan dirinya sebagai Presiden, melainkan hasil olah kajian dan hasil proses Kemendagri memilih dan memilah, siapa yang berhak untuk mengisi posisi Aher sebagai Gubernur Jawa Barat yang telah habis masa baktinya.

Atas peristiwa itu, ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) bersama Lembaga CBA (Center for Budget Analysis) menyatakan pendapatnya pada Klikanggaran.com di Jakarta, Kamis (21/06/2018.

"Alaska menilai bahwa dugaan yang merebak selama ini, terkait ada design yang dimainkan oleh Tjahjo Kumolo setelah penolakan Iriawan untuk menjabat sebagai Gubernur kemudian pemutasian Iriawan menjadi Sekretaris Utama di Lemhannas, menjadi benar adanya." Demikian disampaikan oleh Adri Zulpianto, Koordinator ALASKA.

ALASKA menduga, setelah upaya mendesign pelantikan Iriawan menjadi penjabat Gubernur Jabar, Tjahjo Kumolo telah memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri untuk memuluskan jalan politiknya. Mengingat bahwa Tjahjo Kumolo merupakan bagian dari PDI-P yang mengusung pasangan calon di Jawa Barat untuk berkontestasi dalam Pilkada Minggu mendatang.

Maka dari itu, untuk menjaga netralitas dan demokrasi yang terus berjalan dalam Pilkada serentak 2018 di Minggu mendatang, ALASKA menuntut kepada Jokowi untuk mencopot jabatan Menteri yang melekat pada Tjahjo Kumolo, dan membatalkan pengangkatan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

ALASKA menilai, bantahan Jokowi terkait penunjukan dan pelantikan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar oleh Tjahjo Kumolo telah melanggar UU dan mengamini terlaksananya Mal Administrasi yang dilakukan oleh Tjahjo Kumolo.

"Melihat pelanggaran dan mal administrasi tersebut, sudah sepatutnya Jokowi mencopot Tjahjo Kumolo dari kursi kementerian," kata Adri.

"Pencopotan dan pemecatan Tjahjo Kumolo dari posisi Menteri akan menjadi bukti bahwa Jokowi sebagai Presiden menjalankan prinsip pemerintahannya yang tegas tanpa kompromi," tutup Adri.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...