• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (18-10-2018) - Baru-baru ini mega proyek properti Meikarta besutan Lippo Grup kembali ramai dibicarakan publik.

Hal tersebut menyusul adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pemerintahan Kabupaten Bekasi, yang sampai menyeret Neneng Hasanah selaku Bupati. Kini Neneng pun ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap perizinan mega proyek itu.

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, pernah melayangkan pernyataan bahwa pembangunan proyek Meikarta tidak ada persoalan terkait perizinannya. Sayangnya, pernyataan itu tidak terbukti sama sekali. Karena fakta akhirnya telah menjawab, dengan cara munculnya kasus suap dalam perizinan proyek ini.

Luhut pun memberikan klarifikasi terhadap pernyataannya dulu, dengan berdalih bahwa izin Meikarta sudah selesai merupakan informasi yang didapatnya dari pihak pengembang. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan di muka publik, apa sebenarnya yang dikerjakan Menko Luhut? Apa Menko Kemaritiman hanya memastikan suatu proyek besar dengan anggaran triliunan dan melibatkan banyak pihak, hanya berdasarkan katanya???

Ini memperjelas di mata publik, bahwa terkait kinerja, Menko belum bekerja secara prosedural dan hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh pihak pengembang.

Seharusnya Menko malu, karena sekelas Menteri ternyata memastikan proyek itu berjalan baik dan benar hanya dengan 'katanya'. Dan, bukan berdasarkan bukti yang otentik serta bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...