• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (18/01/2017) - Peran pemerintah adalah mengurangi kesenjangan sosial, terutama bagi yang belum memperoleh perlindungan dan bantuan hukum yang memadai, termasuk ketimpangan akses dan memperoleh keadilan.

Banyak kelompok masyarakat marjinal yang belum memperoleh perlindungan hukum untuk memperjuangkan keadilan. Apalagi soal pemberantasan pungutan liar (Pungli), yang utamanya ditemukan di sentra pelayanan publik.

Presiden Jokowi meminta pemerintah terus berupaya memberantas pungli, tak boleh berhenti, harus berlanjut sampai pada pembenahan sistem.

“Pemberantasan pungli tidak boleh kendor, tidak boleh berhenti. Pemberantasan pungli harus diikuti dengan pembenahan yang bersifat sistemik, agar pelayanan lebih berkualitas. Setelah kita selesaikan punglinya, perbaikan dan pembenahan sistemnya harus masuk," ujar Presiden saat rapat terbatas mengenai lanjutan pembahasan reformasi hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/01/2017).

Bagi Presiden, pelayanan publik yang semakin baik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemberantasan pungli. Terutama pemberantasan pungli harus bisa jadi pintu masuk, agar layanan publik semakin cepat dan berkualitas.

Dalam hal ini terutama, Presiden menekankan kepada Polri, agar dilakukan segera percepatan dan peningkatan kualitas di pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan SKCK. Dan, terus meningkatkan kualitas penanganan tilang serta memperluas pelayanan berbasis online non-tunai.

Reformasi hukum tidak hanya di sisi hilir terkait layanan publik saja, tapi juga ke hulu terkait pembenahan aspek regulasi. Perlu adanya evaluasi penuh dari berbagai peraturan perundangan yang. Saling tumpang tindih membuat segala urusan jadi berbelit. Sehingga, berbagai peraturan perundangan menimbulkan banyak multitafsir dan melemahkan daya saing nasional.

Presiden mengingatkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara peraturan, bukan negara undang-undang pula. Segala aturan pemerintah harus sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional.

“Saya juga minta dalam pembentukan regulasi baru tidak boleh lagi dilihat sebagai proyek tahunan,” ujar Presiden.

Perhatikan betul agar aturan itu memiliki landasan kuat, konstitusional, sosiologis, maupun visioner.

Presiden juga mengingatkan cepatnya perkembangan teknologi informasi. Maka, harus mampu beradaptasi dengan hal itu, meski dilakukan penataan database perundang-undangan. Manfaatkan teknologi informasi, kembangkan e-regulasi.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...