• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (18/1/2017) -  Pada tanggal 1 Agustus 2015 Harian Bangsa dan bangsaonline.com memberitakan keterlibatan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A. dalam penjualan tanah untuk gedung Seminari di Malang. Berita ini didasarkan pada wawancara dengan narasumber yang bernama Subaryo, S.H., Ketua Forum Independen Masyarakat Malang (FIMM). Pemuatan berita tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi, klarifikasi, atau cross check terhadap Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A.

Namun, pada tanggal 23 Juli 2016 Subaryo, S.H. membuat surat bantahan yang menyatakan bahwa ia tidak pernah membuat statement tersebut, dan tidak pernah diwawancarai oleh Harian Bangsa maupun bangsaonline.com.

Kemudian tanggal 26 dan 27 Desember 2016, bangsaonline.com dan Harian Bangsa kembali menurunkan berita, yang menyatakan bahwa keluarga korban penjualan tanah tersebut merasa ditipu oleh Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA, dengan narasumber KH. Lutfi Abdul Hadi. Salah satu pernyataan narasumber yang dikutip adalah, bahwa Said Aqil Kejam. Pemuatan berita ini pun tanpa ada konfirmasi dan cross check kepada Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.

Berita ini pun disusul dengan klarifikasi yang dilakukan oleh pembeli tanah yang bersangkutan, yaitu H. Denny Syaifullah, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan bertanggal 29 Desember 2016 yang menyatakan bahwa Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA tidak ada kaitan dengan proses jual beli tanah dimaksud.

Sementara itu, HM. Lutfi Abdul Hadi dan Dr. H. Imam Muslimin, M.Ag, yang merupakan narasumber pemberitaan Harian Bangsa dan Bangsaonline.com membuat pernyataan tertulis pada 13 Januari 2017, yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan mengenai Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA adalah berdasarkan testimony yang tidak benar.

Menyikapi hal tersebut di atas, Kuasa Hukum Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA., melayangkan surat aduan kepada Dewan Pers Republik Indonesia yang berisi laporan/pengaduan atas pemberitaan Harian Bangsa dan Bangsaonline.com, Senin (16/1/2017).

Surat tersebut mewakili Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Januari 2017 kepada Robikin Emhas, SH., MH., Andi Najmi Fuadi, SH., Royandi Haikal, SH., MH., Syamsudin Slawat Pesilette, SH., Abdul Rozak, SH., Dedy Cahyadi, SH., dan para Advokat, serta Konsultan Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), beralamat di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, untuk mengajukann laporan/pengaduan atas pemberitaan Harian Bangsa dan bangsaonline.com.

Dalam surat itu disebutkan, dasar dan alasan pengaduan/laporan adalah sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan pemberitaan Harian Bangsa dan bangsaonline.com terhadap Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA, sejak awal kemunculan berita, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2015, tidak pernah dilakukan klarifikasi kepada Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.

Bahwa sumber (narasumber) berita Harian Bangsa dan bangsaonline.com bukan merupakan sumber primer, karena bukan pembeli dan penjual tanah yang dijadikan narasumber. Namun, orang lain yang tidak ada kaitan langsung dengan proses jual beli tanah.

Bahwa tindakan Harian Bangsa dan bangsaonline.com jelas-jelas menyalahi prinsip-prinsip jurnalistik. Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Bahwa pemberitaan Harian Bangsa dan bangsaonline.com Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA dilakukan tanpa pengujian, tidak ada proses check and recheck tentang kebenaran informasi. Harian Bangsa dan bangsaonline.com tidak menelusuri berita sampai ke sumber primer, yaitu penjual dan pembeli tanah. Klarifikasi yang dilakukan oleh Subaryo, SH, penjual dan pembeli tanah menunjukkan bahwa berita-berita tersebut tidak diuji terlebih dahulu sebelum dimuat menjadi berita. Seiring dengan itu, hal ini juga menunjukkan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Harian Bangsa dan bangsaonline.com tidak berimbang, tidak cover both side, atau pemberitaan hanya dilakukan berdasarkan informasi sepihak yang kemudian dibungkus dalam opini interpretatif yang cenderung menghakimi dan melanggar prinsip praduga tak bersalah.

Bahwa dengan adanya klarifikasi oleh Subaryo, SH. dan pembeli tanah (H. Denny Syaifullah) yang yang pada pokoknya membantah kebenaran pemberitaan Harian Bangsa dan bangsaonline.com, serta pernyataan HM. Lutfi Abdul Hadi maupun Dr. H. Imam Muslimin, maka pemberitaan Harian Bangsa dan bangsaonline.com dapat dikualifikasi sebagai berita bohong dan fitnah. Hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dimana Wartawan Indonesia dilarang membuat berita bohong dan fitnah.

Bahwa selain itu, pemberitaan yang dilakukan oleh Harian bangsa dan bangsaonline.com terhadap Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Bahwa pemberitaan oleh Harian Bangsa dan bangsaonline.com terhadap Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA dilakukan secara tidak akurat, tidak obyektif, tidak berimbang dan merugikan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA, membuktikan adanya itikad buruk yang dengan sengaja menimbulkan kerugian di Pihak Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kuasa hukum Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA memohon kepada Dewan Pers untuk memeriksa aduan/laporan tersebut, dan menyatakan Harian Bangsa dan bangsaonline.com telah melanggar kode etik jurnalistik.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...