• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (05-03-2018) - Berdasar informasi yang kami peroleh, saat ini BPK sedang mengajukan usulan pengisian jabatan eselon I kepada Tim Penilai Akhir (TPA) yang ketuanya Presiden." Demikian disampaikan Boyamin bin Saiman, Koordinator MAKI, pada Klikanggaran.com di Jakarta, 5 Maret 2018.

Atas informasi tersebut, MAKI akan berkirim surat kepada Presiden dan meminta Presiden Joko Widodo untuk mencermati sejumlah nama calon pejabat eselon 1 yang diajukan Badan Pemeriksa ke Tim Penilai Akhir (TPA). Tujuannya, agar kasus tangkap tangan KPK yang menimpa Auditor Utama BPK, Rochmadi Saptogiri, tidak terulang.

“BPK itu lembaga negara yang peran dan fungsinya sangat strategis untuk mengawal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Jadi jangan sampai BPK dikotori oleh Markoni (markus opini), seperti yang terjadi di Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal,” kata Bonyamin.

Usulan calon Auditor Utama dan pejabat eselon 1 yang diajukan itu menurut keterangan Bonyamin adalah sebagai pengganti Rochmadi Saptogiri yang kena OTT KPK dan beberapa pejabat teras yang memasuki masa pensiun.

MAKI melihat, setidaknya ada dua calon pejabat eselon satu yang tidak layak mendapat promosi. Pertama, kandidat bermasalah karena terikat perkawinan yang tidak sah secara hukum nasional.

“Bukan hanya PNS laki-laki yang tidak boleh kawin lagi, PNS perempuan juga tidak boleh menjadi istri siri, atau istri kedua, istri ketiga. PNS yang nikah di luar hukum nasional artinya bermasalah. BPK seperti kurang orang saja. Masih banyak pejabat yang layak. Tapi, mengapa orang dengan cacat etika seperti ini tetap diusulkan menjadi pejabat eselon satu?” sesal Bonyamin.

Sedangkan calon lainnya, menurut penelusuran MAKI, merupakan pejabat karbitan yang diduga sengaja didorong untuk memuluskan permainan dalam audit maupun pemberian opini atas laporan keuangan kementerian atau pemda.

Bonyamin menggarisbawahi, terdapat seorang kandidat Eselon IA dengan inisial AK yang hanya dalam waktu kurang dari tujuh tahun meroket dari seorang auditor biasa (auditor pratama), kini diusulkan menjadi pejabat eselon 1 atau auditor utama.

Hasil penelusuran MAKI, saat ditarik menjadi Tenaga Ahli di BPK tahun 2010, AK adalah auditor yunior dengan jabatan auditor pratama. Namun, dalam waktu delapan bulan dia mendapat promosi sebagai pejabat eselon 3 meski kepangkatannya belum memenuhi.

Dalam waktu kurang dari empat tahun, AK kembali mendapat promosi sebagai eselon 2. Sama seperti saat promosi eselon III, dalam promosi eselon 2 ini pun kepangkatan belum memenuhi. Namun, AK melenggang mulus menduduki posisi Kepala Biro yang strategis.

Setelah mengalami tiga kali mutasi eselon II dalam kurun waktu 3 tahun, seluruhnya di kantor pusat, AK kembali mendapat promosi sebagai eselon 1b dengan menduduki jabatan sebagai Staf Ahli Juli 2017. Dan, saat ini AK kembali diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai Auditor Utama BUMN, mengganti posisi Abdul Latief yang dalam persidangan Ali Sadli disebut-sebut pinjam sejumlah dana untuk pencalonan sebagai anggota BPK.

“Dalam waktu tujuh tahun, dari seorang pemeriksa atau auditror pratama, meroket menjadi eselon 1A. Ada apa ini? Apakah promosi istimewa secara berturut-turut dalam waktu tujuh tahun ini memang murni atau karena ada kepentingan tertentu?” tanya Bonyamin.

MAKI mengancam akan mengajukan gugatan ke PTUN bila dua nama ini sampai disetujui TPA.

“Saya akan gugat Keppres pengangkatannya. Kalau saya menang, artinya ada masalah dalam proses usulan pengangkatannya. Berarti benar dugaan saya bahwa pengangkatan ini bermasalah,” tegas Bonyamin.

Selain rencana tersebut, MAKI meminta KPK untuk mengembangkan penyidikan atas OTT KPK terhadap Auditor Utama BPK, Rohmadi Saptogiri, dan Ali Sadli yang hari ini akan mendapat vonis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pengembangan ini menurutnya diperlukan karena MAKI menduga terdapat peran serta dari Anggota Pimpinan KPK yang menaungi atau Pimpinan BPK yang lainnya.

MAKI menduga, Auditor Utama BPK yang ditangkap KPK tidak bekerja sendiri. Untuk itu MAKI meminta pada KPK agar menelisik kemungkinan keterlibatan Anggota BPK, baik yang menjadi atasan langsung maupun anggota BPK lainnya.

“KPK perlu menelusuri agar nama baik BPK bisa dipertahankan,” tutup Bonyamin bin Saiman.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...