• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (20-07-2018) - Kegiatan demo yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPBB) tadi pagi mendapat apresiasi dari manajemen Pertamina.

"Kami menghargai upaya-upaya unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Pertamina, karena dilakukan sesuai koridor hukum profesional," ungkap Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Adiatma Sardjito, Jumat (20/07).

Adiatma menambahkan, tentunya mereka mengetahui batas-batas apa yang menjadi tuntutan dalam pelaksanaan demo tersebut.

Kendati terdapat lebih dari 1.200 pekerja yang mengikuti demo sejak pagi sampai siang hari tadi, Adiatma mengaku, kegiatan tersebut tidak mengganggu jalannya pelayanan, distribusi, dan pemasaran Perseroan terbesar di Indonesia itu. Bahkan, untuk sub bidang pun berjalan dengan normal.

Seperti diketahui, salah satu tuntutan yang disampaikan pekerja Pertamina adalah soal akuisisi Pertagas oleh PGN. Terkait hal tersebut Adiatma mengatakan bahwa itu merupakan kebijakan dari pemerintah yang memberikan sahamnya.

"Kita mesti memahaminya dari Undang-Undang. Pemerintah memberikan sahamnya 57% kepada Pertamina dengan nilai Rp 38 triliun, baik berupa aset maupun dividen, kemudian Pertagas digabungkan dengan PGN," tutur Adiatma.

Adiatma juga menerangkan, secara Undang-Undang keputusan tertinggi dalam sebuah perseroan itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan dalam RUPS sudah memutuskan, pertagas sudah menjadi bagian dari PGN.

Kemudian, terkait adanya rencana penjualan aset Pertamina, Adiatma menuturkan, bahwa jika mencermati surat yang telah ditandatangani oleh Menteri BUMN, sebenarnya itu hanya klasifikasi biasa.

"Isinya adalah izin prinsip untuk melakukan kajian," katanya.

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART) Pertamina, lanjutnya, apabila ingin melakukan kebijakan dan keputusan yang sifatnya strategis, maka harus mendapatkan izin dari para pemegang saham setelah melewati komisaris.

"Nah, jadi ini baru izin untuk melakukan kajian, kajian ini pun waktunya bisa setahun atau bisa 2 tahun. Yang dimaksud di sini adalah mencari strategi partner," pungkas Adiatma.

Strategi partner dilakukan, mengingat industri minyak dan gas yang high capital  resikonya dan juga berisiko tinggi, di samping dibutuhkan teknologi yang modern.

"Maka kami memerlukan strategi partner untuk bisa mengembangkan lapangan minyak milik Pertamina ataupun di sektor hilirnya. Hal tersebut biasa dilakukan oleh perusahaan industri Migas besar di dunia," papar Adiatma.

"Yang kita harapkan itu sebenarnya yang tercantum di dalam surat, dan sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai aksi korporasi," tutupnya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...