• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Bekasi, Klikanggaran.com (16-04-2018) – Center for Budget Analisys (CBA) bersama Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) melaporkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terkait dugaan penyimpangan atas tiga proyek pembangunan flyover dan APBD di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Senin (16/04).

Penyimpangan terjadi lantaran ada satu persyaratan terkait pelelangan umum yang mempersulit para perusahaan yang ingin mengikuti tender di tiga proyek tersebut sehingga ada indikasi monopoli.

“Ada satu penjurusan monopoli yang dilakukan Pemkot, sehingga kami menduga itu mempersulit pengikut tender. Sehingga mengkerucut pelelangan tersebut pada satu pihak,” kata Adri Zulpianto, Direktur Kaki Publik saat diwawancarai pers.

Selain itu, dari dua pengikut lelang tender, Pemkot Bekasi justru malah memenangkan perusahaan yang nilai tawaran proyeknya jauh lebih besar.

“Adapun dari dua perusahaan yang mengikuti tender, Pemkot malah memilih yang nilai tawarannya lebih tinggi. Perbedaan nilainya mencapai Rp 8 miliar,” tambah Adri.

Sedangkan Jajang Nurjaman, Koordinator Investigas CBA, mengatakan jika nilai proyek tender yang dimenangkan menurutnya tidak wajar dan ada indikasi kuat, ada skema yang dimainkan oleh Pemkot Bekasi agar dimenangkan oleh pihak tertentu.

Diketahui, dalam tiga proyek tersebut ditengarai ada keterlibatan Sekretaris Daerah Kota Bekasi dalam penentuan pemenangan tender.

“Untuk tiga proyek tersebut sebenarnya dibawahi oleh Sekertaris Daerah,” ungkap Jajang.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...