• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (11/12/2017) - Koordinator Investigasi Kaki Publik, Wahyudin, mengatakan, puskemas yang menjadi mitra kesehatan terdekat bagi masyarakat seharusnya mencerminkan sikap baik dan tidak sombong terhadap warga yang berkunjung sebagai pasien.

Warga di daerah Desa Sriamur, Kec. Tambun Utara, mengeluhkan kesombongan dan keangkuhan dokter di Puskesmas Sriamur. Warga yang berkunjung ke pusat kesehatan masyarakat itu acapkali mendapatkan perkataan yang muncul dari dokter (dokter Linda dan dokter Imran_Red) dengan nada congkak dan menyombongkan statusnya sebagai dokter yang telah sekolah lebih tinggi dibandingkan pasien.

Menurut penuturan Wahyudin, Dahlia (24), warga Desa Sriamur yang pernah menjadi pasien puskesmas tersebut mengakui ketenaran dari kesombongan dan keangkuhan yang sering terjadi di puskemas Sriamur.

"Harusnya, puskesmas bisa bersikap baik dan mencerminkan perilaku yang mengayomi terhadap pasien. Pernah dokter bilang, katanya, dokter itu lebih tau daripada pasien. Bahkan ada dokter di puskesmas itu seperti tidak mau melayani pasien. Namanya juga orang sakit, kalau dilayani dengan setengah hati, pasien takut diagnosanya salah," ungkap Dahlia.

Dikonfirmasi melalui pegawai puskesmas yang tidak ingin disebutkan namanya, membenarkan pernyataan tersebut. Bahkan, dia sering menjadi tempat pengaduan pasien yang menjadi korban dari kelakukan dokter di puskesmas tersebut.

"Saya sering mendapati keluhan pasien, cuma saya sering bilang ke mereka, kalau memang tidak berkenan, silahkan saja demo, atau silahkan rekam dan sebarkan melalui sosmed," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wahyudin, Koordinator Advokasi Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik), menyatakan bahwa Pemkab mestinya memperhatikan keseluruhan aspek di setiap puskesmas di lingkungannya.

"Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan standar minimum bagi masyarakat, jika pelayanan kesehatan di tingkat desa saja sudah mengalami masalah, bagaimana Pemkab Bekasi mampu mengurusi hal yang lebih besar," jelas Wahyudin.

Wahyudin menambahkan, di balik gencarnya kebijakan Gerakan Masyarakat Sehat yang sedang bergulir pada saat ini, jangan kemudian dirusak oleh oknum dokter yang bersikap kontra produktif terhadap kebijakan tersebut.

"Kewenangan dokter adalah melayani dengan sebaik mungkin keluhan pasien tanpa mengintimidasi tingkat pengetahuan pasien. Apalagi sampai merendahkan. Ini jelas menyalahi janji sebagai dokter," pungkasnya.

Wahyudin menutup dengan tegas, bahwa puskesmas harus menjadi interpretasi dari pelayanan pemerintah dalam hal kesehatan masyarakat. Agar puskesmas beserta anggaran yang terus diberikan kepada pihak puskesmas menjadi tepat sasaran.

Diketahui bahwa puskesmas di lingkungan Pemkab Bekasi seringkali melakukan intimidasi kepada pasien melalui ucapan yang merendahkan tingkat pendidikan, pengetahuan, bahkan kondisi masyarakat di desa.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...