• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (11-10-2018) - Pemerintah Kabupaten Bandung dinilai masih buruk dalam melakukan penataan dan pengelolaan aset tetap daerah. Hal tersebut tercermin dari laporan yang didapatkan Klikanggaran.com.

Dari hasil penelusuran, ditemukan tanah seluas 917,62 hektar senilai Rp 2,48 triliun yang diakui oleh Pemkab Bandung ternyata belum didukung oleh sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung.

Tanah tersebut adalah 1.758 bidang tanah dari total 1.882 bidang tanah yang dicatat dan diakui oleh Pemkab Bandung yang belum memiliki sertifikat. Sementara, baru 124 bidang tanah yang bersertifikat.

Selain itu, sebidang tanah senilai Rp 64 juta itu tidak dilengkapi dengan alamat yang ada. Dari sini menjadi semakin jelas bahwa Pemkab Bandung masih jauh dari prinsip good governance.

Sesungguhnya, hal ini juga memperbesar celah penyalahgunaan anggaran di Pemkab Bandung. Karena sejatinya, aset yang tidak memiliki legal, dapat dikatakan jauh dari azas hukum, azas akuntabilitas, serta azas kepastian nilai.

Oleh sebab itu, buruknya penataan ini harus segera menjadi perhatiaan dan perbaikan oleh Pemkab Bandung. Jangan sampai hal ini terus larut dan dibiarkan, sehingga nanti di waktu yang akan datang justru menimbulkan konflik.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...