• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (07-11-2018) - Berdasarkan data laporan keuangan PDPDE Sumsel tahun 2015, PDPDE Sumsel disinyalir hanya memiliki saham sebanyak 15 dari 25% saham PDPDE Gas atau setara 3,75% saham utama PDPDE atau senilai Rp8.025.000.000. Saham ini didapatkan oleh PDPDE Sumsel atas kepemilikan hak jual gas blok Jambi Merang.

Sementara PT DKLN dalam joint venture PDPDE Sumsel dan PT DKLN dalam memanfaatkan 15 MMSCFD (15 juta kaki kubik per hari) hak jual Gas Pemrov Sumsel, mendapat saham 85% atas 25% saham PDPDE Gas. Perjanjian joint venture yang sangat merugikan masyarakat Sumsel karena Sumber Daya Alam yang harusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai amanah UUD 1945, ternyata sebaliknya, terkesan untuk kesejahteraan segelintir orang.

Lebih miris lagi, di dalam laporan keuangan PDPDE Sumsel per 31 Desember 2016 sampai 31 Desember 2017, Direktur Utama PDPDE Sumsel saat itu disinyalir membuat pernyataan hutang investasi atas kepemilikan saham 15% dari 25% sebesar Rp8.025.000.000 kepada PT DKLN. Padahal di dalam Laporan Keuangan tahun sebelumnya tidak terdapat pernyataan hutang atas investasi saham yang harus dibayar.

Direktur Utama PDPDE Sumsel saat ini disinyalir telah membayar surat pengakuan hutang tersebut dengan dana PDPDE sebesar Rp800.000.000 dan tahun ini PDPDE Sumsel juga akan mengangsur hutang dengan pemotongan deviden saham.

Anehnya lagi, di dalam laporan keuangan PDPDE Sumsel disinyalir PDPDE Sumsel membayar pajak atas kepemilikan saham tersebut atau dapat diartikan pembayaran pajak atas kepemilikan saham merupakan bukti kepemilikan saham.

Kemudian tanggal 2 bulan sebelas tahun 2010 pada akte Notaris No. 2 dilakukan joint venture antara PDPDE Sumsel dan PDPDE Gas untuk pendirian PT Permata Musi Kreasi. Di mana para pihak menyetorkan modal Rp2.131.250.000, namun sampai saat ini PT Permata Musi Kreasi belum ada kegiatan sama sekali.

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah PDPDE Sumsel, yang pada tanggal 4 bulan Juli 2018 disinyalir Dirut Utama PDPDE Sumsel dan Dirut PT DKLN membuat pernyataan di dalam akte Notaris No. 4 yang intinya menyatakan “PDPDE Sumsel mempunyai hutang pada PT DKLN sebesar Rp5.893.750.000 dari hutang investasi saham sebesar Rp8.025.000.000 dipotong investasi PDPDE Sumsel di PT Permata Musi Kreasi Rp2.131.250.000".

PDPDE Sumsel sudah seperti perusahaan keluarga, keuangan bisa diatur sesuai keinginan. Dan, hal ini disinyalir sudah terjadi sejak tahun 2011 ketika joint venture pengelolaan hak jual Gas Pemprov Sumsel disetujui dan di tandatangani.

“Sampai saat ini belum ada upaya Pemprov Sumsel untuk melakukan audit Investigasi ataupun audit tertentu terhadap kinerja dan keuangan PDPDE Sumsel dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 sesuai janji Gubernur Sumsel terpilih HD setelah pelantikan,” ujar Ir Feri Kurniawan.

“Saya atas nama warga Sumsel yang peduli aset dan harkat hidup orang banyak, berharap banyak kepada HD sebagai Gubernur terpilih untuk mereformasi BUMD Sumsel, hingga menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan untuk masyarakat," kata Feri.

"Kenapa harus segera merombak struktur organisasi BUMD-BUMD dengan pergantian Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Sumsel kalau internalnya belum terselesaikan dan belum diaudit secara menyeluruh?" ujar Feri lebih lanjut.

Jangan sampai seperti pepatah, lanjut Feri, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut singa nasib BUMD Sumsel, karena dikelola oleh orang-orang yang tidak mempunyai niat baik.

"Kami berharap HD mengabdi untuk masyarakat Sumsel sesuai dengan janji kepada masyarakat Sumsel," katanya lagi.

“Saya sangat berharap kepada HD untuk memperbaiki dan mengembalikan hak rakyat Sumsel pada pemanfaatan Sumber Daya Alam yang bisa meningkatkan harkat hidup 17% masyarakat Sumsel yang berada di bawah garis kemiskinan. Karena merupakan tugas dan amanah yang diberikan oleh rakyat Sumatera Selatan," tutup Feri.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...