• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Prabumulih, Klikanggaran.com (12-01-2018) - National Corruption Watch (NCW) Kota Prabumulih menyoroti sekaligus mempertanyakan konsistensi pembangunan sejumlah infrastruktur, baik jalan maupun gedung oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Salah satunya adalah perihal pembangunan Pasar Inpres Prabumulih yang menyedot uang rakyat mencapai Rp 40 milyar lebih, namun hingga sekarang belum juga difungsikan.

"Kita mempertanyakan pembangunan Pasar Inpres Prabumulih yang hingga sekarang, kenapa belum juga dilakukan serah terima atau difungsikan. Padahal dana yang diperuntukkan pembangunannya sangatlah besar. Yakni mencapai Rp 40 milyar lebih," ujar Ketua NCW Prabumulih, Fairus Syarif, pada Klikanggaran.com, Kamis (11/01).

Pertanyaan lain yang timbul kemudian adalah, apakah pembangunannya sudah sesuai dengan RAB yang ada?

"Apalagi diketahui, Pasar Inpres Prabumulih sangatlah rentan tergenang banjir. Seperti beberapa waktu yang lalu saja, baru hujan dikit sudah mengalami kebanjiran hingga mencapai 1 meter," tuturnya.

NCW juga mempertanyakan perihal pembangunan Gedung Olahraga (GOR) yang terletak di Jalan Lingkar Kota Prabumulih yang hingga sekarang belum juga kunjung usai. Padahal dana yang dikucurkan untuk membangun GOR yang diperuntukkan tempat berlatih para atlet tersebut tak kalah besar, yakni mencapai puluhan milyar rupiah.

Selain itu, Fairus juga menyinggung adanya wacana, sebaiknya inspektorat itu berada di bawah Presiden langsung, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Lantaran dari pengamatannya, selama ini pihak inspektorat terkesan sangatlah dingin dalam menyikapi setiap dugaan pelanggaran penggunaan anggaran APBD. Terlebih yang terindikasi melibatkan Kepala Daerah.

Sehingga inspektorat seperti merasa tak punya nyali dan terkesan dingin. Tidak bisa berbuat apa-apa lantaran yang mengangkatnya adalah seorang kepala daerah itu sendiri.

"Kalau langsung di bawah Presiden kan, inspektorat terkesan lebih berwibawa. Sehingga diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam meminimalisir terjadinya praktek yang menyimpang di suatu daerah. Dan, hal itu sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional I (Rakernas I) DPPP NCW pada tanggal 15-17 Desember 2017 di Bogor beberapa waktu yang lalu, dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2017," tutupnya.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...