• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Palembang, Klikanggaran.com (20-07-2018) - Terkait pemberitaan Klikanggaran.com perihal sengketa lahan di kawasan asrama haji Palembang, yang akan dijadikan Pemrov Sumsel sebagai Hotel Syariah dan Museum Islam yang berjudul "Sekda Sumsel, Nasrun Umar, Permalukan Alex Noerdin" tanggal 14 Juli 2018 yang lalu, Sekda Sumsel memberikan klarifikasinya.

Di mana disebutkan dalam pemberitaan yang bersumber dari Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumbagsel, Ir Amrizal Aroni MT, juga menyoroti hubungan kerja antara Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H Nasrun Umar, dengan Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin.

Dalam pemberitaan disebutkan, seharusnya keduanya saling mendukung pelaksanaan administrasi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan, bukannya saling jebak dan menyelesaikan masalah secara serampangan.

Terbitnya secara resmi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 593/2602/BPKAD/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang mengakui bahwa lahan asrama haji itu milik TNI AU, dan mengajukan permohonan hibah kepada Komandan Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang, merupakan surat yang paling ”ceroboh”, terkesan main-main, dan sangat mal-administrasi, yang ditandatangani oleh Alex Noerdin di akhir masa jabatannya.

Kenapa dikatakan ceroboh dan terkesan main-main? Karena lahan tersebut sudah diketahui secara jelas oleh Nasrun Umar, itu adalah asset Pemprov Sumsel sejak tahun 2012. Hanya karena para Perwira Pangkalan Udara, Sri Mulyono Herlambang, melarang pembangunan Hotel Syariah Swarna Dwipa oleh PT Pembangunan Dwipaka yang merupakan lahan TNI-AU, maka dengan entengnya terbit surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 593/2602/BPKAD/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang mengakui bahwa itu memang lahan TNI AU dan mengajukan permohonan hibah.

Atas berita tersebut di atas, Sekda Sumsel, Nasrun Umar, memberikan klarifikasi dan hak jawabnya atas tuduhan tersebut, diterima oleh Klikanggaran.com pada Jumat (20/07/18).

Dalam surat permintaan hak jawab yang ditandatangani oleh Sekda Sumsel, Nasrun Umar, salah satunya mengklarifikasi bahwa surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin merupakan saran dari Komandan Pangkalan TNI AU, Sri Mulyono Herlambang, dengan maksud untuk kelancaran pembangunan Hotel Syariah dan Museum Islam.

Berikut isi lengkap klarifikasi Sekda Sumsel, Nasrun Umar :

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...