• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (07-11-2018) - Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dibayarkan penduduk kepada pemerintah daerah. Dan, akan digunakan untuk kepentingan daerah dan umum yang berlaku pada provinsi dan kabupaten/ kota.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sering disebut APBD yang digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan program-program dalam rangka untuk pembangunan daerah. Penduduk yang dipungut iuran pajak tidak dapat merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung (individual/ perorangan) dikarenakan untuk memenuhi kepentingan umum seperti pembangunan jalan dan atau jembatan.

Pajak memiliki aspek dari segi fungsi, di antaranya sebagai anggaran (pendanaan rutin), mengatur (pertumbuhan ekonomi), serta stabilitas dan retribusi pendapatan.

Senada dengan fungsi pajak daerah, publik bertanya, apa kabar dengan pajak daerah Kabupaten Bekasi? Apakah sudah dialokasikan untuk kepentingan yang mampu dirasakan secara umum oleh masyarakat Kabupaten Bekasi seperti pelayanan publik? Di antaranya jalan yang layak untuk menunjang aktivitas masyarakat Kabupaten Bekasi dari segi transportasi. Dengan kondisi jalan yang tidak layak akan menekan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Bekasi.

Pantauan di lapangan, dari tiga tahun terakhir sejak 2016 sampai 2018 kondisi jalan di wilayah Kecamatan Babelan dan Desa Gabus Tambun Utara Kabupaten Bekasi tidak kunjung layak untuk dilalui. Hal ini tentu memprihatinkan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.

Ke mana pendapatan pajak daerah yang diperoleh Pemkab Bekasi selama 3 (tiga) tahun? Mengalir ke mana sehingga pembangunan di daerah tidak mengalami kemajuan, khususnya di Babelan dan Kelurahan Gabus Tambun Utara dari segi infrastruktur jalan?

Putusnya tali fungsi utama pajak daerah menimbulkankan pertanyaan terkait integritas dan elektabilitas Bupati Kabupaten Bekasi dalam memajukan Kabupaten Bekasi. Muncul pandangan masyarakat Bekasi, apakah pendapatan pajak daerah habis untuk belanja di lingkungan pegawai Pemkab Bekasi saja? Seperti untuk gaji, belanja pakaian dan mamin (makan dan minum) yang tidak memiliki dampak signifikan dalam pembangunan Kabupaten Bekasi.

Masyarakat, khususnya masyarakat Bekasi meminta agar Pemkab Bekasi mengalokasikan pendapatan daerah dari pajak untuk kepentingan rakyat Bekasi, bukan dihabiskan untuk lingkungan pejabat Pemkab Bekasi.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...