• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (18-03-2018) - Seperti yang diterangkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, mengamanatkan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Penyerahan yang dimaksudkan di atas untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana.

Akan tetapi, data milik Klikanggaran.com menyebutkan, aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak diketahui belum mencakup aset-aset yang diserahkan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Lebak.

Selain itu, ketentuan lain dalam Permendagri ini seperti pembentukan tim verifikasi, tata acara penyerahan, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, serta penetapan Perda tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, juga belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, pasal 26 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota, atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Dengan permasalahan di atas, publik menduga ada unsur kesengajaan dari kepala daerah dan pejabat terkait atas ketidaksadaran masyarakat pada peraturan. Selain itu, disinyalir ada main mata atau uang haram masuk sebagai kongkalikong antara pengembang dan pejabat daerah.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...