• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (07-02-2018) - Nasional Corruption Watch (NCW) mempertanyakan keseriusan Kejagung dalam mengusut bea masuk terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan manipulasi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) oleh PT Sido Bangun Plastic Factory.

Selain itu, NCW juga meminta keseriusan dari penegak hukum, dalam hal ini Kejagung, dalam menangani kasus tersebut. Pasalnya, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan oleh Kejagung Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/09/2017, sampai saat ini kasus tersebut belum juga terungkap.

“Dugaan kerugian negara akibat kasus tersebut bernilai Rp 22,5 miliar. Sugeng Apriyanto saat itu sebagai Kepala Kantor Pengawasan Bea Cukai Type Madya Cukai (KKPBC-TMC) Malang, adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Anehnya, orang yang saat itu sedang bermasalah, tetapi mendapatkan promosi sebagai direktur,” ujar Ketua NCW, Syaiful Nazar, seperti diterima Klikanggaran.com, Rabu (07/02/2018).

Untuk itulah pihaknya mendesak Kejagung agar segera melakukan penyidikan terhadap Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Bea dan Cukai, Sugeng Apriyanto, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan manipulasi tersebut.

Jika tidak, hal tersebut menurut Syaiful bakal menjadi preseden buruk terhadap kinerja Bea dan Cukai. Dimana ke depan bila ada perusahaan telah mendapatkan fasilitas berupa penundaaan pembiayaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, saat bermasalah, seolah-olah pailit. Bagaimana dengan kontrol yang dilakukan Bea Cukai yang mendapatkan fasilitas selama ini?

"Padahal, berdasarkan undang-undang kepailitan, untuk mempailitkan sebuah perusahaan minimal memiliki dua kreditor yang tagihannya tidak dibayarkan," paparnya.

NCW juga mempertanyakan terkait beberapa hal, di antaranya adanya surat dari Direktorat Kepatuhan Internal No SR 12 tanggal 31 Maret 2015 tentang penyelesaian pailit PT Sido Bangun Plastic Factory.

Juga hasil pencacahan Bea Cukai Malang berjumlah Rp 26 miliar, yang disampaikan kepada curator Indra Wijaya melalui Surat No 2383/wbc.11/KKP mc.01/2012 tanggal 10 Juli 2012.

“Yang menjadi pertanyaan, mengapa sejak pertemuan Sugeng dengan curator dari nilai 26 miliar berubah jadi Rp 3,5 miliar,” katanya.

Dalam permasalahan ini, pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi kepada pihak-pihak terkait yang menangani kasus tersebut agar ditindaklanjuti. Selain itu, dalam waktu dekat NCW juga akan segera melakukan laporan secara resmi perihal dugaan adanya tindak pidana korupsi yang disinyalir telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...