• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (21-02-2018) - Menyoal masa berlaku KBS yang kemudian memperkuat asumsi bahwa program KBS hanya program mencari simpati masyarakat, menjadi bukti lain bagi publik bahwa KBS bukanlah suatu prestasi.

“Masa berlaku KBS yang hanya satu tahun dijadikan bahan Pepen untuk mendongkrak popularitas masyarakat. Mengingat pertengahan 2018 pilkada Kota Bekasi dilaksanakan sebagai tanda berakhirnya pemerintahan Pepen,” kata Direktur KAKIPUBLIK, Adri Zulpianto, kepada Klikanggaran.com, Rabu (21/02/2018).

Adri mengungkapkan, yang menjadi masalah adalah ketika ini dilanjutkan oleh pemerintah dengan kepemimpinan yang berubah. Stigma prestasi Pepen ini melekat, sehingga program KBS berganti nama menjadi program baru dengan kriteria yang sama.

Adri menekankan, seringkali kita temukan, program yang dianggap sebagai prestasi pemerintah sebelumnya, kemudian pemerintah selanjutnya enggan melanjutkan program tersebut. Tapi, kemudian membuat program yang sama dengan nama program yang berbeda.

Artinya menurut Adri, pemerintah tidak dapat menjadikan suatu program yang memang diperuntukkan bagi masyarakat, diklaim sebagai prestasi kepemerintahan. Hal ini berguna untuk mengurangi pembodohan publik, juga meminimalisir kerancuan program di masa mendatang.

Pemborosan Anggaran

Selain dana yang dikucurkan untuk KBS ini terlalu dipaksakan dan dibesar-besarkan, yang jadi soal selanjutnya adalah si penerima layanan. Pemkot Bekasi tidak fokus dalam menyasar warga miskin untuk mendapatkan KBS, tapi terus mengampanyekan bahwa penerima KBS adalah semua penduduk Kota Bekasi–tanpa membedakan status sosial.

Ini merupakan pemborosan anggaran yang luar biasa, dan sekaligus menjadi kuda tunggangan Pepen mengkampanyekan diri agar terpilih di Pilwakot mendatang. Hal ini bukan tanpa alasan, karena mengingat penduduk tingkat menengah ke atas sudah memiliki BPJS, KIS, dan ASKES.

DPRD Kota Bekasi, yang menjadi kunci dalam menyetujui anggaran Rp 200 miliar yang diajukan Pemkot, juga tidak bisa luput dari perhatian publik. Seperti dinilai oleh publik dalam pengesahan anggaran, sarat sekali akan lobi politik anggaran, demi meloloskan anggaran yang diajukan.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...