• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (17/10/2017) - Meikarta merupakan Mega Proyek yang digawangi oleh Lippo Group milik James Riyadi. Tidak tanggung-tanggung, tiliunan rupiah digelontorkan untuk merealisasikan pembangunan proyek tersebut. Akan tetapi, banyak pelanggaran hukum yang sepertinya dibiarkan oleh pemerintah, dan menimbulkan pertanyaan di Publik. Ke mana pemerintah? Mengapa melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Meikarta tersebut?

Iklan Meikarta digenjot sebagai kota baru yang nyaman dan berkelas. Rupanya, selain melakukan pelanggaran terhadap UUD dan UU, banyak pula isi iklan yang dinilai melakukan pembohongan publik. Miniature kota yang digadang-gadang menelan 500 hektar tersebut ternyata hanya mengantongi izin penggunaan lahan sebatas 84,6 hektar.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah, mengungkapkan bahwa Meikarta harus menghapus iklan Meikarta dari perputaran iklan di televisi.

“Kalau kita mau menelaah sesuai dengan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), izin Meikarta itu kan baru 84,6 hektar, bukan 500 hektar. Harusnya iklan yang seperti ini dihapus, karena konten iklan yang seperti itu menjadi sebuah kebohongan terhadap publik. Jadi kalau mau, Meikarta harusnya sesuai realita saja,” terangnya.

Selain itu, Yudhi juga mengatakan bahwa Meikarta sudah melanggar UUD dan UU Penyiaran, dimana konten iklan dinilai telah menyakiti warga masyarakat sekitar pembangunan proyek Meikarta.

“Banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang merasa miris setelah melihat iklan itu, karena kesannya seakan-akan kehidupan di luar Meikarta itu kacau. Dan, yang paling dekat dengan Meikarta itu kan kita,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah, di Jakarta, Senin (16/10/2017).

Untuk itu, pihaknya pun mendesak agar pengembang Meikarta, yakni Lippo Group, untuk segera mencabut iklan tersebut.

“Kalaupun itu sekedar strategi marketing, jangan sampai gara-gara iklan itu justru meninggalkan kesan kalau Kabupaten Bekasi itu kumuh, macet, dan tingkat kriminalnya tinggi,” katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, Damin Sada, menilai iklan Meikarta sangatlah tidak relevan dengan kondisi geografis tempat berdirinya mega proyek tersebut, yang berada di tengah-tengah Kawasan Industri.

“Seharusnya dibuat iklan tandingan ‘Jangan Tinggal di Meikarta’. Di sono kan banyak pabrik, panas, dan banyak polusi. Yang namanya hunian di tengah-tengah kawasan industri sudah jelas nggak nyaman, nggak bagus buat kehidupan, kan gitu,” tuturnya.

Lebih lanjut pria berbadan tegap yang juga menjabat sebagai Ketua Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Nusantara itu juga mendesak agar Meikarta menghentikan iklan ataupun promosinya, mengingat saat ini mega proyek tersebut belum mengantongi izin pembangunan dari pemerintah.

“Mesti dicabut iklannya, kan proses izinnya juga nggak bener. Kalau kita kasih saran untuk diganti, sama aja kita dukung pembangunan ilegal,” tandasnya.

Melihat banyaknya keluhan dari publik, Direktur Kajian dan Riset Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK), Adri Zulpianto, menyatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah mengayomi rakyat dan mendengarkan keluhan publik, terutama dalam mengkaji ulang perizinan Meikarta yang jelas telah banyak melanggar peraturan.

Adri mempertanyakan integritas pemerintah sebagai pemegang kendali di Negara ini, bahwa pemerintah tidak bisa abai terhadap sejengkal tanah pun yang berada di Indonesia.

“Pemerintah ini saya yakin tidak buta, mereka pun tidak tuli, mestinya mampu melihat dan mendengar keluhan masyarakat. Jika aspirasi masyarakat tidak didengar, integritas pemerintah dalam menjalankan nawacita pun harus dipertanyakan, apakah mereka tunduk kepada pengembang?” ujar Adri.

Iklan Meikarta yang dinilai banyak pelanggaran sudah seharusnya dicabut hak siarnya, bukan mengubah kontentnya. Bahkan sebagian besar publik meminta agar pembangunan Meikarta seharusnya tidak dilanjutkan, karena telah melanggar undang-undang.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...