Meikarta, Jangan Ada Negara di dalam Negara!

Jakarta, Klikanggaran.com (12/9/2017) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, Meikarta seolah menjadi kosa kata baru dalam jagad perbincangan di kalangan masyarakat konsumen di Indonesia. Promosi, iklan, dan marketing yang begitu masif, terstruktur, dan sistematis, seperti membius masyarakat konsumen untuk bertransaksi Meikarta. 

Terkait hal tersebut, YLKI menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati. Kalau perlu menunda pemesanan dan/atau membeli unit apartemen di Kota Meikarta, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, sampai jelas status perizinannya.

“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming dan janji fasum/fasos (fasilitas umum/sosial) oleh pengembang. Sebelum menandatangani dokumen pemesanan, bacalah dengan teliti, dan saat pembayaran booking fee harus ada dokumen resmi, jangan dengan kwitansi sementara,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, melalui keterangan tertulisnya.

YLKI memandang, pemerintah perlu menindak dengan tegas, jika perlu menjatuhkan sanksi atas segala bentuk pelanggaran perizinan dan pemanfaatan celah hukum yang dilakukan oleh pengembang dan kemudian merugikan konsumen.

Untuk itu YLKI mendesak managemen Meikarta untuk menghentikan segala bentuk promosi, iklan, dan bentuk penawaran lain atas produk Apartemen Meikarta, sampai seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhi oleh pengembang

“Meikarta jangan berdalih bahwa pihaknya sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses permohonan pengajuan IMB,” tuturnya.

Tidak hanya itu, YLKI pun sempat memprotes sebuah redaksi media masa cetak, karena lebih dari 30 persen isinya adalah iklan full colour Meikarta lima halaman penuh dari media cetak bersangkutan. Dengan nilai nominal yang relatively terjangkau masyarakat perkotaan (Rp 127 jutaan), menurut YLKI, sangat boleh jadi ada kisaran 20.000-an konsumen telah melakukan transaksi pembelian/pemesanan.

Senada dengan YLKI, Anggota Komisi III DPR RI, Muslim Ayub, S.H., M.H., berbicara lantang di gedung DPR mengenai proyek bombastis Meikarta. Muslim mengkritisi pemerintah provinsi yang seakan sudah 'diamankan' oleh para taipan.

"Proyek Meikarta ini memang proyek yang spektakuler, tapi izinnya kan masih bermasalah dan pemerintah provinsi seakan diam saja, seoalah ada sesuatu," ujar Muslim kepada wartawan di Jakarta.

Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengulangi lagi apa yang ditegaskannya pekan lalu di Parlemen, Senayan Jakarta, mengenai kepatuhan kepada hukum, dimana Lippo Group jangan mau enak sendiri.

"Bagaimana kita sebagai warga negara membiarkan hal (menyalahi izin) seperti itu, tidak baik itu. Pejabat kok bisa sampai didikte oleh pengembang," kritiknya tajam.

Muslim menambahkan jangan sampai pemerintah malah disetir oleh para pemilik modal. Apartemen dengan nilai sampai triliunan begitu, jangan sampai bermasalah di kemudian hari, jangan ada negara dalam negara.

Ingin berlangganan berita klikanggaran ?

Peristiwa

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara