KSPI : Kisah Bayi Debora, Sistem BPJS Kesehatan, dan RS

 

Jakarta, Klikanggaran.com (12/9/2017) - Kematian bayi Debora hanyalah sebagian kecil gunung es dari permasalahan program jaminan kesehatan dan BPJS Kesehatan. Selama rumah sakit dan klinik swasta tidak diwajibkan menjadi provider BPJS Kesehatan, bisa dipastikan kasus seperti ini akan terus terulang. Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Said Iqbal juga menyampaikan, berdasarkan catatan BPJS Kesehatan, lebih dari 80 juta orang penduduk Indonesia tidak mempunyai jaminan kesehatan. Padahal universal coverage jaminan kesehatan menurut Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan roadmap Kementerian Kesehatan, pada tahun 2019 ditargetkan seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Dengan kata lain, tahun 2019 nanti tidak ada lagi satu pun rakyat Indonesia tidak mempunyai jaminan kesehatan yang disebut universal coverage," kata Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, kasus kematian bayi Debora yang tidak tertangani dengan baik di rumah sakit adalah pintu masuk untuk mewajibkan seluruh klinik dan rumah sakit swasta tye a, b, dan c (termasuk grup Mitra Keluarga) untuk menjadi provider BPJS Kesehatan.

Selain itu, kasus kematian bayi Debora adalah titik awal untuk meningkatkan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) di BPJS Kesehatan, sehingga akan semakin banyak orang tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan. Terlebih lagi, saat ini anggaran BPJS Kesehatan selalu defisit kurang lebih 6,7 T per tahun.

"Defisit anggaran setiap tahun inilah yang membuat klinik dan rumah sakit swasta enggan bekerja sama sebagai provider. Mereka khawatir tagihannya tidak dibayar karena BPJS Kesehatan selalu defisit," katanya.

Apabila hal ini tidak diperbaiki, maka kematian seperti pada kasus bayi Debora akan berulang kembali. Seperti pameo yang berkembang di masyarakat, orang miskin dilarang sakit. Oleh karena itu, Said Iqbal menegaskan, hentikan pameo 'orang miskin dilarang sakit', agar kisah Debora tak kembali terulang.

Berikut adalah 4 hal yang menjadi tuntutan KSPI untuk perbaikan jaminan kesehatan:

1. Mewajibkan seluruh klinik dan rumah sakit menjadi provider BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali.

2. Tingkatkan anggaran biaya jaminan kesehatan melalui APBN.

3. Pastikan 80 juta penduduk Indonesia yang belum mempunyai program jaminan kesehatan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh negara bilamana mereka tidak mampu membayar.

4. Hapuskan sistem INA CBGs yang menyebabkan antrian pelayanan dan biaya murah sehingga menurunkan kualitas pelayanan klinik dan rumah sakit.

"KSPI sedang mempersiapkan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia untuk mendesak pemerintah memperbaiki sistem anggaran, sistem pelayanan (hapus INA CBGs dan ganti dengan Fee for Service terukur), dan sistem administrasi, sehingga tidak lagi terjadi antrian panjang," tutup Said Iqbal.

Peristiwa

More Articles
Burn Hoax adalah cara kami memerangi hoax-hoax yang tersebar dan berserakan di mana-mana, yang telah mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara