• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (17/10/2017) - Kaki Publik sebagai lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik intens melakukan kajian terhadap Meikarta. Beberapa kali Kaki Publik menyuarakan mengenai dampak sosial dan ekonomi publik kepada lingkungan sekitar.

Pembangunan Meikarta yang oleh pemerintah digadang-gadang sebagai penopang sektor ekonomi nasional, justru dinilai berbeda oleh Kaki Publik yang menyatakan bahwa Meikarta justru melanggar UUD 1945 dan UU mengenai isi dan konten iklan Meikarta.

Direktur Kajian dan Riset Lembaga KAKI PUBLIK, Adri Zulpianto, menegaskan bahwa Meikarta yang telah melakukan pembohongan publik harusnya dilihat oleh pemerintah sebagai bentuk pelanggaran pidana. Di samping Meikarta telah menyiarkan berita bohong mengenai luas 500 hektar, padahal yang mendapat izin dari pemerintah daerah setempat untuk pembangunan Meikarta hanya seluas 84,6 Hektar.

Selain itu, konten iklan Meikarta yang merendahkan bangsa Indonesia seharusnya dilihat pemerintah sebagai konten yang melanggar UUD Pasal 28 G ayat 2 yang menjamin seluruh warga Indonesia untuk terbebas dari sikap merendahkan. Selain itu Meikarta pun telah melanggar UU Penyiaran yang melarang konten-konten merendahkan dan kekerasan.

Adri menilai bahwa dalam pemasaran sekalipun, tidak perlu menjual masyarakat luas untuk mengunggulkan produk. Hal ini dinilai oleh Adri sebagai perlakuan menjatuhkan produk lain demi mengunggulkan produknya.

“Jika dilihat dari perspektif hukum, Meikarta telah melakukan tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena Meikarta telah membohongi publik dan merendahkan publik secara luas,” ujar Adri di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Adri meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk mencabut iklan Meikarta dari peredaran dan menindak tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Meikarta.

“Daripada Pak Rudi mengurusi SIM card seluler, lebih baik Pak Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informasi mencabut iklan Meikarta, karena iklan tersebut telah melakukan penipuan dan pembohongan, bahkan pembodohan publik,” tegas Adri.

Adri menambahkan bahwa konten Meikarta tidak perlu dirubah, jika konten iklan itu dirubah, artinya pemerintah telah melegalkan pembangunan Meikarta yang dari sisi pembangunannya saja telah melanggar administrasi. Adri menerangkan, pihaknya yang telah melakukan analisa di lapangan dan menemukan beberapa indikator korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.

“Beberapa kali kita bertemu dengan pemasaran. Miris, mereka bilang bahwa yang ribut-ribut mengenai Meikarta adalah pihak yang belum diberi “pelicin”, nanti juga jika sudah diberi pelicin, baru mereka pada diam,” ungkap Adri.

Dari pertemuannya dengan marketing Meikarta, Adri menemukan adanya indikasi KKN di dalam pemerintah yang seakan sudah diberi “pelicin” oleh Meikarta. Sehingga pemerintah mengabaikan keluhan masyarakat sekitar, dan melakukan pembiaran terhadap pembangunan dan pemasaran Meikarta yang bermasalah.

Meikarta dengan Lippo Group yang dimiliki oleh James Riyadi dan menghabiskan 278 triliunan rupiah tersebut, kemudian merasa arogan dengan segala yang dimiliki. Tapi, tidak semua hal mampu dibeli dengan uang.

“Ada banyak masyarakat yang perlu dilindungi, bukan hanya sekedar bicara uang untuk membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” pungkas Adri.

Kaki Publik berharap, Meikarta harus diberhentikan iklan dan pembangunannya, untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan, Kemkominfo wajib menindak tegas atas pelanggaran konten iklan yang dilakukan oleh Meikarta tersebut, juga pemerintah haru bertanggung jawab atas seluruh pelanggaran yang terjadi.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...