• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (10-10-2018) - Baru-baru ini Center for Budget Analysis (CBA) mengkritisi kinerja KPK yang terkesan lamban dalam menangani kasus-kasus besar. Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, menilai KPK hanya ganas di daerah, namun melempem saat menghadapi kasus-kasus besar.

Bahkan, masih menurut Jajang, fokusnya KPK di daerah belum menunjukkan dampak signifikan, karena praktik korupsi ternyata masih merajalela dengan modus yang semakin canggih, dan bisa mengelabui KPK.

Jajang mencontohkan kasus di daerah yang luput dari radar KPK, yakni proyek pembangunan gedung SMF rawat inap kelas I yang berlokasi di Jl. A.Yani km 2 Kota Banjarmasin, dengan satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Menurut Jajang proyek ini masuk dalam dua tahun anggaran (2018 dan 2019), dengan pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp107.895.950.000. Proyek yang dijalankan melalui mekanisme lelang umum ini selanjutnya dimenangkan oleh PT Permata Anugerah Yalapersada yang beralamat di Jl. Gayungsari Timur Blok MGN 06 Kota Surabaya, dengan harga penawaran sebesar Rp95.014.997.000.

Adapun temuan modus yang ditemukan CBA seperti yang dijelaskan Jajang Nurjaman adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam proses pemilihan pemenang proyek, diduga kuat dokumen yang disodorkan pihak pemenang proyek adalah palsu dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kedua, diduga ada post bidding (tindakan mengubah, menambah, mengganti, atau mengurangi) dokumen pengadaan atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

"Hal ini terbukti dari perusahaan yang dimenangkan oleh pihak penyedia lelang tidak melampirkan berita acara serah terima pekerjaan yang merupakan bagian dari kontrak kerja konstruksi pembangunan gedung kesehatan guna memenuhi kemampuan dasar perusahaan," jelas Jajang pada awak media di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Ketiga, ditemukan fakta lainnya, yakni sertifikat pelatihan greenship professional untuk jabatan ahli mekanikal dan ahli elektrikal yang diajukan dalam dokumen penawaran pemenang diragukan kebenarannya. Hal ini berdasarkan 2 nama personil yang tercantum ternyata tidak terdaftar pada asosiasi yang berwenang mengeluarkan sertifikat, yakni Green Building Council Indonesia.

Terkait kasus di atas, Jajang berharap bisa ditangani segera oleh pihak berwenang, khususnya Kejaksaan tinggi Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kasus ini sebenarnya bisa ditangani oleh Kejati Kalsel, untuk KPK tidak perlu turun dulu, biar mereka fokus dengan dugaan aliran dana dari pengusaha ke sejumlah pejabat termasuk Jendral (Pol) Tito Karnavian beserta sederet mega korupsi lainnya," sindir Jajang, menutup keterangannya kepada awak media.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...