• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (21-10-2018) - Tak hanya mega proyek Meikarta yang izinnya belum selesai hingga berujung kasus suap dan terkena OTT KPK. Tenyata di Badan Sar Nasional (Basarnas) dalam neraca tahun 2016 ditemukan gedung dan bangunan pada 36 satuan kerja sebagian belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan atau IMB.

Neraca Basarnas tahun 2016 tersebut menyajikan saldo akun gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp693.285.656.382.

Padahal menurut ketentuan, mestinya setiap gedung dan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan. IMB sendiri merupakan surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan Basarnas telah melabrak payung hukum yang berlaku. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pada pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang antara lain meliputi izin mendirikan bangunan dan asal 40 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan bangunan gedung mempunyai kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Juga ada pasal di UU Nomor 28 Tahun 2008.

Jika pemilik atau pengguna tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, penyelenggaraan bangunan gedung, maka harus dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...