• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (11-10-2018) - Pemerintah Indonesia akan menerima investasi untuk sejumlah proyek infrastruktur senilai USD 13,6 miliar atau setara dengan Rp 200 triliun. Investasi itu akan didapatkan oleh pemerintah, final setelah penandatanganan perjanjian yang akan dilakukan dalam Acara Indonesia Invesment Forum yang merupakan beagian dari Pertemuan IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali.

Dalam acara bertajuk "A New Paradigm in Infrastruktur Financing" itu, setidaknya akan melibatkan 21 perusahaan plat merah sebagai pelaksana dalam pembangungan proyek yang ada. Perusahaan tersebut antara lain:

1. PT GMF AeroAsia Tbk (GMFI) dengan Air France KLM

2. PT GMF AeroAsia Tbk (GMFI) dengan China Communications Construction Indonesia

3. Indonesia International Tourism Corporation (Persero) dengan Asian Infrastructure Investment Bank

4. Indonesia International Tourism Corporation dengan MSOE & MoF melalui Indonesia Eximbank

5. Indonesia International Tourism Corporation dengan Amorsk dan Menjangan Group

6. Indonesia International Tourism Corporation dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan Menjangan Group

7. PT Angkasa Pura II (Persero) dengan Launching Structure dan PPQ Document

8. Pindad dengan WaterburyFarrel (StrategicPartnershipAgreement)

9. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dengan Ocean Energy Nickel International (OENI)

10. PT Indonesia Asaham Aluminium (Persero) dengan Alumunium Corporation of China Limited (Chalco)

11. PT Indonesia Asaham Aluminium (Persero) dengan MIT Energy Initiative

12. PT Industri Kereta Api (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia dengan Progress Rail (Caterpillar Group)

13. BomaBisma Indra dengan DoosanInfracore

14. CentralJavaGov dengan InternationalConsortium (dari FKPPPK)

15. PT Jasa Marga Tbk (JSMR) - DINFRA (peresmian perolehan efektif dari OJK)

16. PT Jasa Marga Tbk (JSMR) - launching RDPT Ekuitas fase II

17. PT Pertamina (Persero) dengan Eni S.p.A

18. PLN (Persero) dengan KfW (loanagreement)

19. PT Hutama Karya (Persero) dengan Bank Mega (loan agreement)

20 PT Hutama Karya (Persero) dengan bank Himbara, Maybank, ICBC, CIMB (loan agreement)

21. PT SMI dengan Maybank (dari FKPPPK)

Berbagai macam proyek infrastruktur tersebut nantinya akan mendapatkan pembiayaan langsung dari investor asing dengan memberikan ekuitas sebagai imbalan, tetapi kepemilikan mayoritas masih akan dikuasai oleh perusahaan pelat merah.

Kendati demikian, hal yang perlu digarisbawahi oleh Pemerintah yakni, mengedepankan transparansi dan efisiensi terkait penggunaan anggaran yang ada. Selain itu, pengawasan dan pengendalian setiap proyek juga perlu ditingkatkan. Agar anggaran yang tersedia tidak hilang dan disalahgunakan. Mengingat anggaran tersebut didapatkan tidak secara cuma-cuma.

Sebab, seringkali proyek dengan anggaran besar di Indonesia menjadi bancakan para koruptor. Bahkan, masih banyak kasus pembangunan proyek yang menjadi bancakan para koruptor, seperti proyek Hambalang dan PLTU-1 Riau, yang pada akhirnya membuat mangkrak proyek tersebut. Padahal sudah terlanjur memakan biaya tidak sedikit.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...