• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (28/7/2017) - Berbagai cara dilakukan Jokowi dengan dalih pembangunan infrastruktur. Tujuan baik tersebut menjadi miris, saat solusi yang dikemukakan terkesan, atau bisa dikatakan instan. Selain berhutang, baru-baru ini Jokowi berkeinginan menggunakan dana umat untuk proyek infrastruktur.

Hal tersebut jelas tidak bisa dibenarkan, di era Pemerintahan Jokowi proyek-proyek infrastruktur menjadi ladang aksi praktik usaha yang tidak sehat dengan berbagai modus. Yang lebih mengerikan lagi, dalam proyek Infrastruktur banyak pemainnya.

Ambil contoh misalnya, selama tahun 2015 dalam proyek infrastruktur hampir 80 persen terindikasi adanya persekongkolan tender. Bahkan, di tahun 2016 kasus terkait infrastruktur yang masuk ke tahap penyidikan penegak hukum mencapai 63 kasus dengan total kerugian negara sebesar Rp 486,5 miliar (itu baru semester pertama). Sampai saat ini masih banyak kasus korupsi terkait proyek infrastruktur yang belum tuntas.

Dengan diinvestasikannya Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur, memperlihatkan Pemerintahan Jokowi sudah mengajarkan publik bahwa Dana Haji boleh "dibelokkan" atau dilakukan menyimpang dari peruntukan (yang seharusnya).

Bukan hanya untuk ongkos dan pelayanan jamahan haji, tetapi untuk kepentingan politik anggaran yang lain. Hal ini akan berdampak kepada pelayanan jamaah haji yang semakin buruk dan amburadul ketika anggaran dipakai untuk kepentingan lain.

Karena kalau Dana Haji diinvestasikan ke infrastuktur, dana itu akan mati dan tidak berputar. Hal ini jelas sangat menganggu pelayanan jamaah haji, seperti buruknya sarana atau prasarana jamaah haji. Seharusnya, Pemerintah Jokowi ini cerdas dan membela jamaah haji.

Di Malaysia, Dana Haji itu disetor jamaah haji agar jamaah haji dapat ongkos haji yang murah. Kalau di Indonesia, dana haji seperti "dicuri", dipergunakan untuk infrastruktur. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak punya duit untuk bangun infrastruktur, dan gagal me-loby para donatur seperti lembaga keuangan international dan negara-negara donor, dan akhirnya yang jadi sasaran dana haji.

Pemerintahan Jokowi ini seperti terlalu bernafsu dan kurang berpikir jernih, dengan memilih langkah, apa saja, seperti dana haji digunakan demi untuk pembangunan infrastruktur.

 

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...