• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (11/12/2017) - Pada tahun 2016 di salah satu kegiatan pembangunan jalan lingkungan di Sumatera Selatan diduga tidak tepat sasaran dan janggal. Pasalnya, ditemukan penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut ternyata bukan wewenangnya.

Artinya, ada ketidakpatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas ketentuan yang berlaku terkait kewenangan pembangunan jalan tersebut. Bahkan, anggaran kegiatan pembangunan jalan lingkungan tidak tepat sasaran tersebut diperkirakan sebesar Rp151.459.543.100.

Dari penelusuran Klikanggaran.com, masalah tersebut pernah mendapatkan tanggapan dari Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin. Bahwa kegiatan pembangunan jalan lingkungan di kabupaten/kota berada dalam program pembangunan infrastruktur pedesaan yang dianggarkan pada Dinas PU Cipta Karya. Dan, merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas PU Cipta Karya sendiri, yang arealnya meliputi seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, pembangunan jalan lingkungan di wilayah pedesaan tersebut dimungkinkan karena pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi sesuai Pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Namun, pernyataan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin tersebut, dibantah oleh Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK). BPK tidak sependapat dengan tanggapan tersebut karena pemerintah kabupaten/kota terkait belum menyerahkan kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Hal ini sangat kontras, dimana Dinas PU Cipta Karya tidak memilki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan jalan lingkungan sebesar Rp151.459.543.100 tersebut. Dan, kalaupun Dinas PU Cipta Karya berwenang melaksanakan kegiatan tersebut, semestinya ada penyerahan kewenangan penyelenggaraan yang diberikan.

Maka, publik pun mencurigai atas kejanggalan kegiatan tersebut, dan meminta kepada aparat hukum dan Kejati untuk memeriksa Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, karena telah memberikan titah yang di luar ketentuan kepada Dinas PU Cipta Karya untuk pelaksanaan kegiatan yang bukan kewenangannnya.

 

Subcategories

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...