• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Jakarta, Klikanggaran.com (21/12/2017) - Anggota Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dan Berkontribusi, dikoordinir oleh Hasoloan Siregar, eks pelaut kapal Shell Tankers, melayangkan pernyataan sikap perihal minta cabut ijin Kongres Luar Biasa (KLB) KPI Tahun 2017 yang diadakan pada 15-17 Desember 2017 di Ruang Jayakarta Hotel Sari Pan Pacific Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Nmaun, pernyataan sikap yang telah dilayangkan kepada pihak yang berwenang, berwajib, atau berkompeten tersebut tidak ditanggapi.

Dari markas Pelaut Senior di Jalan Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur, juru bicaranya, Teddy Syamsuri, menyatakan kepada pers (19/12/2017) bahwa komunitasnya sudah melayangkan surat resmi bernomor 018/PS/XII/2017 tertanggal 18 Desember lalu, ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan tembusan kepada Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri, perihal menolak KLB KPI Tahun 2017.

“Ijinkan kami, komunitas Pelaut Senior, yang memahami jika forum Kongres Luar Biasa (KLB) sebagaimana lazimnya dilaksanakan oleh berbagai organisasi adalah karena adanya alasan desakan atau tuntutan dari 2/3 jumlah pengurus daerah, dan juga karena secara internal adanya kegentingan yang memaksa.” Demikian kata pengantar surat Pelaut Senior kepada Presiden Jokowi, seperti diutarakan oleh Teddy Syamsuri, Rabu (20/12/2017).

Menurut Teddy Syamsuri yang eks crew kapal Premier Cruise Lines (PCL), hal tersebut dinyatakan ketika memantau KLB KPI Tahun 2017 bersama Subagyo Sastro Bangkit (Ketua Serpindo) dan Amrullah (Ketua KPI Samarinda). Komunitas Pelaut Senior merasakan, nuansa KLB KPI seperti tidak lazim dan sama sekali tidak ada desakan atau tuntutan dari beberapa pengurus cabang KPI dari berbagai daerah pelabuhan.

“Artinya, tidak ada keadaan yang memaksa dan menjadi tidak pantas jika forumnya disebut KLB,” ujarnya.

Dalam suratnya itu, diterangkan oleh Teddy Syamsuri yang juru bicara Pelaut Senior, jika pada 14 Desember 2017, Ketua KPI Samarinda, Amrullah, telah menghadap Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Sesditjen Hubla) Kementerian Perhubungan Capt. Rudiana terkait KLB KPI. Amrullah menginformasikan bahwa Capt Rudiana yang mantan Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Dirkapel) mengakui  tidak tahu menahu, serta menyatakan tidak ada instruksi secara pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Ditjen Hubla.

Tapi, ironisnya, saat Pembukaan KLB KPI pada 15 Desember 2017 itu, pada realitanya ada kehadiran Dirkapel Ditjen Hubla, Ir. Junaidi, dan menyampaikan kata sambutan resminya. Termasuk ada kata sambutan resmi dari Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen KSPSI), Rudy, yang bisa dimengerti, sebab Sekjen KPI Mathias Tambing adalah juga Wakil Ketua Umum KSPSI dari kubu Yorrys Raweay.

Bagi Pelaut Senior, lanjut Teddy Syamsuri, hanya memberi apresiasi yang tinggi atas ketidakhadiran pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk tidak memberikan kata sambutan dalam pembukaan KLB KPI Tahun 2017 tersebut.

“Padahal pelaut termasuk sektor ketenagakerjaan maritim berdasarkan UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006. Sehingga, pejabat Kemenakerlah yang mestinya wajib hadir dan membukanya,” tandasnya.

“Sementara dengan alasan kegentingan yang memaksa sejak Resolusi Pelaut Indonesia 10 Februari 2016, telah secara resmi Pelaut Senior berkirim surat kepada Presiden Jokowi, hal mohon negara hadir membenahi organisasi KPI dan pemerintah dimohon memfasilitasi,” sela M Amin Nabu yang juga aktivis komunitas Pelaut Senior.

M Amin Nabu menjelaskan bahwa pada konteks adanya KLB KPI Tahun 2017 sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada Pelaut Senior selaku pemohon terlebih dulu dari pihak pemerintah terkait. Apalagi untuk dilibatkan dalam prosesnya.

Untuk itulah, maka komunitas Pelaut Senior, seling Joko Saliyono yang juga sedang berkumpul bersama, menyatakan dengan tegas, bahwa pihak Pelaut Senior menolak KLB KPI Tahun 2017.

“Penolakan terhadap KLB KPI Tahun 2017 bukan tidak ada alasannya, dan dalam suratnya kepada Presidden Jokowi hal alasannya bisa disimak dari dokumen pendukungnya ikut serta kami lampirkan,” pungkas Joko Saliyono.

 

Subcategories

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...