• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Klikanggaran.com (11-01-2018) - Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, adalah langkah berani Pemerintah yang cenderung politis, demi kepentingan 2019 yang justru telah menambah beban defisit APBN. Dan, tentunya mencederai asas keadilan bagi rakyat.

Praktis jika terjadi defisit APBN, maka untuk mengejar percepatan pembangunan infrastruktur tentu dari hutang lagi. PP tersebut juga telah melegitimasi negara dalam memberikan kenaikan subsidi ataupun BLT kepada parpol.

Sungguh ironis, di tengah kenaikan subsidi parpol yang mencapai Rp1000 per suara, dengan total kenaikan Dana Parpol mencapai Rp 111,5 milyar per tahun, dari 13,42 milyar menjadi Rp 124,92 milyar per tahun, untuk membiayai 12 Parpol Peserta Pemilu 2014.

Seolah, dengan kenaikan subsidi Parpol telah memberikan oase kekeringan keuangan yang selama ini menjadi beban Parpol menjelang Pemilu 2019. Sementara di sisi lain, Pemerintahan justru melakukan pengurangan subsidi kepada rakyat seperti TDL, BBM, sektor pertanian (Bibit, Pupuk, dll) dan tambahan beban kesulitan ekonomi lainnya yang menjadikan rakyat masih dalam kubangan kemiskinan.

Landasan diterbitkannya PP ini adalah dalam rangka untuk mengurangi angka korupsi yang selama ini diproduksi oleh parpol. Dan, kenaikan subsidi parpol dapat digunakan untuk melakukan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, dan untuk biaya operasional kesekretariatan parpol.

Namun, prakteknya akan jauh api dari panggang ketika akar persoalan pada sistem politik liberal dengan biaya politik tinggi masih berlangsung (Pemilu Langsung dan Pilkada Langsung). Bukankah dalam politik liberal tidak ada yang gratis? Dan, bukan rahasia umum lagi, untuk menjadi anggota DPR dan atau kepala daerah, bisa menghabiskan dana puluhan milyar.

Tidak heran jika perilaku kader-kader parpol akan cenderung korup. Dalam catatan kami, sepanjang 2017 sudah ada 7 kepala daerah lebih dan puluhan anggota dewan (DPR/DPRD) yang terciduk KPK karena terlibat korupsi. Inilah titik nadir praktek korupsi yang terus diproduksi lembaga politik _ DPR dan Parpol. Tidak heran jika DPR dan partai politik menjadi pilar praktek korupsi.

Subsidi Dana Parpol melalui PP tersebut merupakan amanah UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun, keberadaannya belum berfungsi secara optimal dalam melakukan pendidikan politik. Sehingga berpengaruh terhadap munculnya gerakan de-parpolisasi.

Sekali lagi, tidak adanya transparansi dan buruknya tata kelola di internal parpol juga telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya korupsi. Selama ini belum ada pemberitaan laporan keuangan parpol yang dipublikasi kepada publik.

Maka, dengan penerapan transparansi, sumber-sumber keuangan partai politik mulai dari yang kecil hingga yang besar, dari sumber gelap dan terang, akan bisa terkontrol dan dapat ditelusuri. Sehingga public trust dengan sendirinya akan terjadi.

Maka tanggung jawab parpol yang sudah mendapatkan kenaikan Dana Parpol sebesar Rp1000 per suara adalah dengan melakukan laporan ke publik tentang kinerja, dan tentunya tata kelola keuangan partai secara transparan, akuntabel, dan periodik. Jika parpol tidak menjalankan fungsi-fungsinya, maka rakyat akan melakukan punishment pada Pemilu 2019.

Sekali lagi, jika tak ada penataan ulang sistem politik yang sangat liberal, sarat korupsi, maka subsidi untuk parpol tersebut tidak lebih dari legalisasi perampokan terhadap anggaran negara. Tak lebih dari upaya para politisi perampok menggunakan uang negara untuk meraih jabatan politik, lalu dengan jabatan tersebut mereka kembali merampok.

Demikian dari Klikanggaran.com, disampaikan oleh Gigih Guntoro, Direktur Eksekutif Indonesian Club di Jakarta, Kamis (11/01/2018).

 

*) Opini kolumnis ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...