• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Klikanggaran.com (08-10-2018) - Pola dan perilaku dalam pemilu baik itu kandidat, politisi, partai pengusung, serta pemilih, akan berdampak pada hasil pemilu dan keberlangsungan demokrasi pascapemilu berlangsung. Pola dan perilaku yang menyimpang dari kaidah-kaidah aturan pemilu akan mampu merusak integritas pemilu itu sendiri dan demokrasi.

Dalam legitimasi sebagai penyambung lidah rakyat, tentu kandidat harus mendapat restu dari pemilih dengan memberikan hak suara. Tanpa restu dari pemilih, kecil peluang untuk menjadi wakil rakyat, bahkan kemungkinan cenderung tidak bisa.

Dalam kontestasi pemilu di Indonesia melibatkan banyak parpol dan lebih dari satu kandidat, sehingga muncul daya juang untuk mendapat simpati dan restu masyarakat. Kondisi ini juga dibarengi dengan biaya menjadi wakil rakyat yang melambung tinggi akibat dari kesadaran masyarakat terhadap konteks pemilu yang minim, terutama di kalangan grass root dan masyarakat pedesaan. Sebab yang dijadikan ukuran mereka untuk memberikan hak suaranya adalah apa yang telah diberikan kandidat selama masa kampanye berlangsung sebagai wujud politik transaksi yang tidak mereka sadari. Contoh, politik transaksi pembagian uang dalam masa kampanye baik langsung atau tidak, yang dikemas dalam istilah uang transpot, pembagian sembako, dan masih banyak bentuk lainnya.

Kondisi tersebut membuat kandidat atau calon wakil rakyat mensiasati untuk mendapatkan sumber daya dana yang dapat mennyokong aktivitas kampanye, dengan tuntutan pemilih para calon wakil rakyat yang melibatkan pihak ketiga atau sumbangan simpatisan baik perorangan atau badan hukum.

Tentunya, sumbangan yang diberikan tidak serta merta tanpa maksud dan tujuan. Misalnya sebuah perusahaan yang memberikan sokongan berupa dana kampanye, tentu hal ini dibarengi dengan maksud. Misal, bila si calon yang didukungnya menang bisa membuat kebijakan yang dapat melenggangkan bisnis atau usahanya.

Senada dengan kondisi tersebut, jika kebijakan yang diambil sudah bukan lagi untuk kepentingan rakyat, maka putuslah tali mandat demokrasi antara rakyat dan penguasa.

Dengan kewenangan penyelenggara pemilu yakni KPU, BAWASLU, dan DKPP, mestinya dapat mempersempit ruang atau celah perilaku menyimpang yang dapat mencederai pemilu dan integritas demokrasi. Di antaranya peraturan yang mengatur terkait sanksi pidana pemberi uang dan penerima uang yang dapat mempengaruhi pilihan.

Bahkan parahnya lagi, demi menggaet pemilih untuk mendapat restu, para calon wakil rakyat memasang foto yang menyolok. Namun, program yang ditanamkan tidak terlihat. Ini kan, pembodohan. Harusnya beradu program, sehingga pemilih berdasarkan analisa program, bukan sebaliknya asal kenal saja.

Demi tidak terputusnya tali mandat dan menurunnya integritas demokrasi, maka perlu upaya pendidikan terkait tujuan dan maksud pemilu kepada masyarakat. Sehingga ke depannya pemilu di Indonesia tidak berbasis politik transaksi.

Penulis : Wahyudin, Koordinator Investigasi Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...