• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Klikanggaran.com (06-04-2018) - Masih terngiang hilir mudik di telinga mengenai situasi nasional yang belum lama ramai diperdebatkan. Yaitu sejak 12 Februari 2018, terkait revisi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), yang di dalamnya terdapat beberapa pasal kontroversial.

Sekumpulan mahasiswa yang terjaring dalam Pergerakan Mahasisswa Islam Indonesia (PMII) dalam hal ini melalui pucuk pimpinan yang berada di bawah kendali Pengurus Besar, adalah satu-satunya konstitusi kemahasiswaan yang menolak revisi UU MD3. Hal tersebut secara empiris terwujud dalam nilai formalistik yang dapat ditelisik dengan diadakannya diskusi publik oleh PB PMII pada 22 Februari 2018 bertempat di kantor PB PMII Jalan Salemba Tengah No. 57A Paseban Senen Jakarta Pusat. Diskusi ini mengusung tema “Revisi UU MD3 Tameng Parlemen?”.

Sejak dirumuskannya perhelatan yang dibangun dari diskusi tersebut, maka dalam hal tersebut, PB PMII menuangkan surat intruksi kepada PMII se-Indonesia untuk melakukan gerakan non litigasi berbentuk aksi di daerahnya masing-masing dengan mengunjungi pusat pemerintahan yang berada di daerahnya. PB PMII juga melakukan gerakan litigasi dengan mengajukan Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Terhitung sejak 26 Februari 2018 sampai dengan 2 Maret 2018, PB PMII memberikan amanat kepada PMII se-Indonesia untuk melakukan gerakan non litigasi. Atas intruksi tersebut, baik media maupun perbincangan dari mulut ke mulut yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri, aksi yang dilakukan oleh kader PMII se-Indonesia terlaksana secara menyeluruh.

Selain gerakan non litigasi yang dilakukan secara menyeluruh se-Indonesia, PB PMII juga melakukan gerakan litigasi dengan mengajukan Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal demokrasi.

Kondisi yang terjadi berjalan sesuai dengan instruksi dan komitmen bersama, diberangkatkan dari kegelisahan kader-kader PMII se-Indonesia dalam menyikapi revisi UU MD3, karena dianggap telah mengancam demokrasi.

PB PMII dalam hal ini adalah instrumen kepengurusan paling tinggi dalam konstitusi tersebut. Maka tanggung jawab atas amanat yang diharapkan oleh kader-kader PMII se-Indonesia adalah dibebankan kepada PB PMII.

Belum hitungan hari, baru-baru ini media dipenuhi oleh ucapan selamat kepada aktivis PMII sekaligus yang sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Pembina Nasional (MABINAS) PB PMII, telah resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Poin utama yang ingin disampaikan bukan tentang peresmian atas dilantiknya aktivis PMII yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Tapi, dalam hal ini sikap PB PMII yang mesti dipertanyakan.

Secara implisit, PB PMII telah menyatakan sikap untuk menolak revisi UU MD3, tapi melihat fakta yang ada, konstitusi yang bernama PB PMII, dalam hal ini dianggap telah berhasil main petak umpet dengan mengelabui komitmen bersama di awal. Hal demikian dapat dilihat dari data yang beredar mengenai kehadiran PB PMII di gedung DPR/MPR untuk mengunjungi peresmian pelantikan Wakil Ketua MPR RI, dalam hal ini A. Muhaimin Iskandar.

Maka secara implisit, kehadiran PB PMII tersebut adalah bentuk ketidaksetiaan dalam komitmen dan sudah mencederai gerakan bersama. Karena simbol dari kehadirannya tersebut adalah bukti bahwa PB PMII juga mendukung apa yang sudah termaktub dalam revisi UU MD3.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...