• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Klikanggaran.com (07-10-2018) - Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor adalah daerah dengan pendapatan terbesar. Untuk tahun anggaran 2018 saja, total pendapatan yang ditargetkan Kabupaten Bogor mencapai Rp6.884.011.003.000, mengalahkan daerah sekelas Kota Bandung dan Kota Bekasi yang berada di posisi dua dan tiga setelah Kabupaten Bogor.

Meskipun memiliki pendapatan terbesar se-Jawa Barat bukan berarti Kabupaten Bogor yang terbaik. Karena perlu diingat, sumber pendapatan ini secara umum terdiri dari tiga pos. Pertama, pendapatan yang diperoleh sendiri atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lainnya yang sah.

Kedua, pendapatan yang diperoleh dari transfer pusat atau dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Terakhir pendapatan lainnya yang sah, untuk pos pendapatan ini biasanya bersumber dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi atau daerah lainnya, dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari daerah lain.

Untuk Kabupaten Bogor sendiri, dari total pendapatan sebesar Rp 6,8 triliun di tahun 2018 ini, sebagian besar didapat dari transfer pusat, angkanya mencapai Rp2.884.527.682.000 atau setara 41,9 persen dari target keseluruhan. Sedangkan yang diperoleh sendiri atau dari PAD hanya Rp2.348.303.470.000 atau setara 34,1 persen. Sisanya diperoleh dari pendapatan lainnya yang sah senilai Rp1.651.179.851.000 atau setara 24 persen.

Kita bisa melihat pendapatan yang diperoleh sendiri oleh Kabupaten Bogor hanya 34,1 persen saja, tidak sampai setengahnya. Persentase ini kalah dari Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang setara 50,9 persen dari total pendapatannya. Begitu juga dari Kota Bekasi, Pendapatan Asli Daerahnya mencapai 45,1 persen dari total pendapatannya. Hal ini patut menjadi catatan penting, karena Pendapatan Asli Daerah bisa menjadi salah satu indikator mandiri atau tidaknya sebuah daerah.

Selanjutnya belanja Kabupaten Bogor, dari pendapatan sebesar Rp 6,8 triliun kebutuhan belanja daerah ini mencapai Rp7.659.448.316.000 terdapat devisit sebesar Rp775.437.313.000. Hal ini nampaknya tidak terlalu dipersoalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, karena mereka memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di tahun sebelumnya sebesar Rp592.672.499.000 ditambah dana cadangan sebesar Rp 218 miliar.

Total belanja Kabupaten Bogor yang mencapai Rp 7,6 triliun ini, apakah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat Bogor? Pertanyaan ini bisa sedikit terjawab dengan melihat pos-pos penggunaannya yang secara umum terdiri dari belanja tidak langsung, belanja langsung, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan belanja tidak langsung di tahun 2018 ini sebesar Rp3.784.453.834.000 atau setara 49 persen, hampir setengahnya dari total belanja. Perlu diketahui, pos belanja tidak langsung ini tidak memiliki hubungan apa pun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan Kabupaten Bogor alias belanja tidak produktif. Karena penggunaannya diperuntukkan bagi gaji pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan bagi daerah lain, serta belanja tidak terduga.

Adapun belanja yang bisa diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan biasanya terdapat dalam pos belanja modal. Misalnya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum pembangunan lainnya yang bisa dinikmati masyarakat dalam jangka waktu panjang. Sayangnya Pemerintah Kabupaten Bogor hanya mengalokasikan Rp1.570.351.710.000 atau setara 20,5 persen saja dari total belanja. Sisanya belanja Kabupaten bogor diperuntukkan belanja barang dan jasa sebesar Rp1.931.040.309.000 atau setara 25,2 persen dari total belanja. Belanja barang dan jasa pada umumnya digunakan untuk menunjang kebutuhan pejabat lingkungan pemerintah, jadi sama-sama tidak langsung dinikmati masyarakat Bogor.

Berdasarkan data di atas, Pemerintah Kabupaten Bogor bisa dikatakan belum mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Dari segi pendapatan masih mengandalkan dana dari pusat, begitupun untuk belanja, nampak jelas belum ada keberpihakan terhadap warganya. Karena sebagian besar belanja Kabupaten Bogor yang mencapai Rp 7,6 triliun dihabiskan di lingkungan pejabat Kabupaten Bogor.

Penulis: Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA)

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...