• Home
    • Terkini

      loading...
    • Terpopuler

      loading...
  • Peristiwa
    • Peristiwa Terkini

      loading...
  • Anggaran
    • Anggaran Terkini

      loading...
  • Kebijakan
    • Kebijakan Terkini

      loading...
  • Korupsi
    • Korupsi Terkini

      loading...
  • Opini
    • Opini Terkini

      loading...
  • Politik
  • Bisnis
    • Bisnis Terkini

      loading...

Klikanggaran.com (10-06-2018) - Seperti diketahui, bahwa Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, meminta tambahan anggaran pagu indikatif untuk BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sehingga keseluruhan menjadi sebesar Rp 965.492 miliar. Namun, kenaikan ini malah menuai ketidaksenangan publik, sebab penambahan anggaran untuk BPIP ini malah mendorong asumsi tidak sedap. Seperti memungkinkan ada tata kelola anggaran saat ini yang masih didominasi oleh partai penguasa.

Selain itu, kenaikan ini pun diajukan setelah kebijakan kenaikan anggaran THR dan Gaji ke 13 dinaikkan, disusul dengan Surat Edaran Kemendagri yang memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengikuti kebijakan tersebut.

Sepertinya, kenaikan anggaran untuk BPIP ini malah akan dinilai publik, ada gelap di balik kebijakan populis dan hanya akan mengundang tanya masyarakat saja. Karena, bisa saja publik mengira, hal itu hanyalah upaya pencitraan pemerintah, mengingat bahwa saat ini merupakan saat-saat terakhir pemerintahan menjelang 2019.

Belum lagi menghadapi para opisisi yang tidak senang dengan pemerintah sekarang, bakal tambah runyam saja asumsi-asumsi yang beredar. Misalnya saja, bahwa anggaran-anggaran yang dikeluarkan di masa politik hanyalah sebuah rangkaian partai penguasa untuk menumpuk modal politik untuk tahun 2019.

Sehingga hal tersebut bisa jadi tidak berlebihan, mengingat bahwa para negarawan yang berada di dalam pemerintahan saat ini didominasi oleh para koalisi, pun kebijakan-kebijakan yang diikuti.

Dengan demikian, opini yang terus berkembang seiring dengan kebijakan tersebut hanyalah akan dianggap sebagai salah satu upaya penguasa negeri ini sebagai bentuk pemanfaatan jabatan untuk kepentingan politik yang sangat kentara tercium. Karena di akhir masa jabatan pemerintahan seperti sekarang ini, akan banyak membutuhkan modal untuk masa kampanye di tahun 2019.

Yang sadar mungkin mampu melihatnya, kemudian diikuti dengan kemunduran ketua eksekutif penyemaian Pancasila. Meskipun demikian, fenomena tersebut tidak dapat juga dijadikan dalih kuat sebagai pemberontakan terhadap kebijakan anggaran pemerintah. Karena, selain permasalahan anggaran, kemunduran Yudi Latif diduga sebagai langkah pancasilais, karena kondisi masyarakat yang dirasa ngilu melihat para petinggi di negeri ini semakin termanjakan dengan kebijakan-kebijakan yang membelakangi masyarakat.

Tapi, fenomena-fenomena ini terjadi seperti gemuruh badai yang memperlihatkan itikad juga tabiat kepemerintahan saat ini. Sehingga ke depan, negara harus lebih berbenah, termasuk membenahi hutang yang semakin menjepit.

Berita Terkini

loading...

Berita Terpopuler

loading...